Hinca Panjaitan: UU Perampasan Aset Seiring Pembahasannya dengan KUHAP

Minggu, 14 September 2025 | 08:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu penting karena KUHAP akan menjadi landasan hukum acara bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan terkait perampasan aset.

“RUU Perampasan Aset sudah diminta oleh masyarakat, direspons oleh Presiden, bahkan diserahkan ke DPR. DPR tentu meresponsnya dengan cepat. Tetapi RUU Perampasan Aset ini harus berjalan paralel dengan RUU KUHAP,” ujar Hinca kepada Parlementaria, di Kota Jambi, Jambi, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga:  Investasi Hongkong-Tiongkok di Indonesia tembus 17,8 miliar $ AS

Ia menekankan bahwa keseimbangan antara substansi RUU Perampasan Aset dan kesiapan aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Tanpa payung hukum acara yang jelas, menurutnya, pelaksanaan perampasan aset bisa berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

“Power yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Agar tidak terjadi abuse of power, maka pengaturannya harus tepat di KUHAP. KUHAP lah yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak ketika aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi RUU Perampasan Aset sebenarnya telah tersebar di berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan sejumlah regulasi lainnya. “Pasal-pasal yang sudah ada itu nanti dirunut, disusun kembali, dan dijadikan satu dalam undang-undang perampasan aset, bersama dengan KUHAP yang mengatur aparat penegaknya,” imbuhnya.

Baca Juga:  DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Terkait mekanisme pembahasan, Hinca menuturkan bahwa DPR RI nantinya akan memutuskan apakah RUU Perampasan Aset dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atau di Komisi III DPR RI. “Seandainya diserahkan ke Komisi III oleh pimpinan DPR, kami siap juga,” pungkasnya.[]


Penulis : Anis


Editor : Desty


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*
Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi
Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’
Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp 1.300 T
PBB: Operasi Militer Israel Picu Pengungsian Palestina dari Deir al-Balah di Gaza
Majelis Taklim Nurul Anshor Lampung Gelar Tausyiah Kebangsaan
Hinca Panjaitan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 November 2026 - 16:27 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*

Kamis, 19 November 2026 - 15:21 WIB

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’

Berita Terbaru

Berita Utama

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:32 WIB

Berita Utama

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:27 WIB



Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea (atas, kedua dari kanan), menyampaikan pernyataan di Sanaa, Yaman, pada 2 Mei 2025. (Xinhua/Mohammed Mohammed)

Berita Utama

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:21 WIB