Oleh: Najib Maulana Al-Fikri (Pemerhati Pendidikan dan Pengasuh Pontrenmu Darul Hikmah Purbolinggo, Lampung Timur)
Dalam diskursus pendidikan kita, nasib guru sering kali menyerupai lagu lama yang diputar berulang-ulang: penuh melankoli, namun minim solusi. Kita kerap terjebak dalam romantisme “pahlawan tanpa tanda jasa”, sebuah eufemisme yang justru dapat melanggengkan pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka. Padahal, jika kita merujuk pada visi “mencerdaskan kehidupan bangsa”, guru bukanlah aktor sekunder, melainkan elan vital yang menentukan arah peradaban.
Wajah pendidikan kita dewasa ini masih dihiasi raut muram ketimpangan gaji dan suramnya masa depan karier guru non-ASN. Namun, alih-alih terus meratapi kegelapan, kita perlu menyalakan lilin optimisme melalui literasi kebijakan yang lebih progresif dan inklusif.
Kebijakan dengan Sentuhan Empati
Sebagai penyelenggara negara, pemerintah tidak boleh sekadar pandai merumuskan narasi teknokratis yang dingin. Kebijakan pendidikan harus memiliki “ruh” dan empati. Di sinilah peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi krusial. Kehadiran negara harus dirasakan langsung di ruang-ruang kelas, bukan hanya melalui tumpukan regulasi di meja birokrasi.
Salah satu ikhtiar nyata yang tengah digulirkan adalah penguatan daya dukung finansial. Kenaikan insentif bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 bagi hampir 800.000 penerima, meskipun belum ideal, merupakan sinyal penting bahwa negara mulai “mendengar”. Kebijakan ini diperkuat dengan tunjangan profesi bagi sekitar 400.000 guru non-ASN serta tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebesar Rp2 juta per bulan.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026 Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) sekitar Rp706 miliar—sebuah lompatan kenaikan sebesar Rp95 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan investasi strategis untuk memastikan martabat pendidik tetap terjaga.
Dari Dimensi Ekonomi ke Profesionalitas
Kesejahteraan guru sejatinya mencakup tiga dimensi utama: finansial, emosional, dan profesional. Sebagaimana perspektif Botha dan Rahmi (2024), ketiga aspek ini saling berkelindan. Guru yang dapurnya aman akan memiliki kejernihan pikiran untuk berinovasi. Sebaliknya, guru yang pikirannya terbelah oleh tekanan ekonomi akan sulit menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan.
Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 253.000 guru PAUD nonformal menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyisir segmen-segmen yang selama ini luput dari perhatian. Langkah ini sejalan dengan filosofi pendidikan berkeadilan: setiap tetes keringat pendidik, pada jenjang apa pun mereka mengabdi, layak mendapatkan apresiasi yang bermartabat.
Menuju Ekosistem yang Lebih Baik
Ke depan, gelontoran dana ini tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran semata. Ia harus menyentuh “sumsum” kualitas pendidikan. Kita mendambakan terciptanya ekosistem pendidikan di mana guru honorer tidak lagi dipandang sebelah mata. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar tambahan penghasilan ini tidak “tersesat” di tengah jalan.
Kita perlu menciptakan ruang tumbuh bagi guru untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Tahun 2026 harus menjadi momentum perluasan oase kesejahteraan hingga ke seluruh pelosok negeri. Jika kesejahteraan guru tertangani dengan baik, profesi guru akan kembali menjadi pilihan utama bagi putra-putri terbaik bangsa, bukan sekadar “pilihan terakhir” karena desakan keadaan.
Pada akhirnya, memuliakan guru adalah cara kita memuliakan masa depan. Pendidikan bermutu hanya akan lahir dari tangan-tangan guru yang bahagia dan sejahtera. Mari kita kawal ikhtiar ini bersama, agar fajar pendidikan Indonesia kian terang mencerdaskan sekaligus mencerahkan.
Penulis : Najib Maulana Al-Fikri
Editor : Ahmad Novriwan
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
