Fraksi PKS: Tahun 2022 jadi Tahun SDA Indonesia Sangga Keuangan Negara

Laporan : Heri Suroyo 

JAKARTA – Pandangan Fraksi PKS atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan oleh Anggota DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan bahwa tahun lalu menjadi tahun di mana kekayaan sumber daya alam Indonesia mampu menjadi penyangga keuangan negara. Sebab, ledakan komoditas mineral dan batu bara mampu memberikan suntikan bagi penerimaan.

Hal itu disampaikan, menyikapi keterangan Pemerintah Mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan sejumlah catatan.

“Batu bara misalnya, pada tahun lalu sumber daya ini berada pada titik harga tertinggi! sepanjang sejarahnya. Satu sisi, kondisi Ini mampu memberikan dampak pada perbaikan kinerja penerimaan negara. Dapat dilihat bagaimana penerimaan perpajakan di sektor pertambangan meningkat signifikan,” ujar Netty dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Senayan, Jakarta, kamis (24/8/2023).

Kemudian, Fraksi PKS mewanti wanti bahwa ledakan komoditas di samping dapat melahirkan peluang, juga bisa menjadi penyakit tidur yang melenakan. Sebab hal tersebut seperti pedang bermata dua, di sisi lainnya ledakan komoditas dapat menjadi disinsentif bagi proses industrialisasi. Maka dari itu dirinya mengingatkan agar nisbah ekonomi yang besar ini menyimpan kerentanan jangka panjang.

Pada saat ini, eksploitasi komoditas mentah menjanjikan keuntungan ekonomi singkat dibandingkan berinvestasi membangun industri. Sebaliknya, industri mendapatkan tekanan karena harus merogoh pengeluaran bahan baku yang energi semakin mahal. Pada jangka panjang, kondisi ini pun justru memberikan kerentanan karena faktor volatilitas harga.” Lanjut politisi yang juga Anggota Komisi IX DPR RI tersebut.

Adapun selanjutnya ia mengungkapkan bahwa Fraksi PKS berpandangan, fiskal mempunyai peranan yang sangat penting. Menurutnya, penerimaan negara yang kuat akan menawarkan banyak ruang bagi alokasi belanja untuk pembangunan. Namun, selain sumber penerimaan yang tidak berkelanjutan, fiskal juga nyatanya dibebani oleh pengeluaran ambisius. Kondisi Ini tentu semakin menekan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan belanja yang lebih berkualitas.

“Sebut saja proyek-proyek ambisius seperti IKN dan Kereta Cepat. Proyek yang awalnya direncanakan tidak menggunakan anggaran negara sepeserpun, nyatanya kini harus membebani APBN. Triliunan rupiah harus mengalir untuk membiayai proyek ini, Fraksi PKS melihat bahwa penerimaan yang tidak berkelanjutan dan ambisi proyek mercusuar adalah dua persoalan utama. Turunannya adalah tumpukan utang dan alokasi belanja yang berkualitas kian terbatas,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2022 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya upaya meningkatkan dan menjaga kesejahteraan rakyat.

“Selain itu terkait dengan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya selama empat tahun berturut-turut mendapatkan Opini WTP menjadi WDP atas Laporan Keuangan tahun 2022, Kemudian, BPK RI juga menemukan 16 (enam belas) permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang Undangan yang pada tahun sebelumnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) permasalahan. Hal ini tentu peru untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ungkap Netty.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya