Firli: Kocok Bekem Tender Proyek, APBD, Tobat!

Senin, 19 September 2022 | 11:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anov
BANDARLAMPUNG-Setiap kami bertemu -selalu di arena Jaringan Media Siber Indonesia, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan jika Indonesia mau “merdeka” hentikan prilaku koruptif.

Hentikan dan terus ia (Firli) teriakkan. Wajar teriakan ini selalu di gaungkan anak Ogan Sumatera Selatan ini. Sebab, masuki 78 tahun merdeka Indonesia seperti stag bahkan cenderung tak menuju ke sebuah negara yang berkeadilan dan berkemakmuran. Hentikan kocok bekem proyek apalagi kongkalikong soal APBD dan APBN, tobat!.

Baca Juga:  Rival Netanyahu, Eisenkot, Siap Bentuk Pemerintahan

 

Dicontohkan Firli, prilaku koruptif harus dimulai dari elit. Misalnya dengan tidak ada deal-deal daam pengesahan anggaran di daerah maupun di pusat. Firli Bahuri meminta seluruh wakil rakyat dan pejabat di Indonesia berhenti melobi proyek dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Prilaku uang ketok palu dalam permintaan dana APBD harus di sudahkan alias disetop.

Uang ketok palu dm atau jenis lain dinilai menjadi kebiasaan buruk yang lumrah dalam permintaan pengadaan proyek yang menggunakan dana APDB. Kebiasaan itu diyakini membuka celah korupsi.

Baca Juga:  Iran Ingatkan AS dan Israel; Jangan Miskalkulasi

Proses uang silan ini disnyalir dari proses awal pembahasan hingga akhir. Yang keseluruhannya tidak lah kecil dan menampilkan kepenting pembangunan alias rakyat. Pembangunan berkualitas rendah da tidak maksimal dirasakan rakyat.
Firli berjanji, jika ini tercium oleh KPK dan cukup bukti, seperti kasus Rektor Unila non Aktif, KPK tak akan pandang bulu, KPK akan sikat habis.##

 

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Menatap Realitas Baru: Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO
Sopir PT SELOG Akui Dapat Jatah Biosolar 5–50 Liter untuk Distribusi Barang Alfamart di Lampung Utara
Program Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan di Lampung Utara Tembus Ribuan Unit per Bulan
Lampung Economic and Investment Forum 2026, Momentum Perluas Investasi dan Buka Lapangan Kerja
Soal Penyadapan, PKS Minta Usut Tuntas hingga Aktor Intelektual
Penyadapan, Komisi III DPR Hormati Proses Hukum
Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Terancam Pidana 10Tahun
Polri Tetapkan 3 Tersangka Penyadapan Presiden

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 14:49 WIB

Menatap Realitas Baru: Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO

Rabu, 4 November 2026 - 14:22 WIB

Sopir PT SELOG Akui Dapat Jatah Biosolar 5–50 Liter untuk Distribusi Barang Alfamart di Lampung Utara

Rabu, 4 November 2026 - 10:51 WIB

Program Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan di Lampung Utara Tembus Ribuan Unit per Bulan

Rabu, 4 November 2026 - 10:46 WIB

Lampung Economic and Investment Forum 2026, Momentum Perluas Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Rabu, 4 November 2026 - 10:27 WIB

Soal Penyadapan, PKS Minta Usut Tuntas hingga Aktor Intelektual

Berita Terbaru