Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengatakan, saat ini kondisi fasilitas kesehatan yang ada di RSUP Dr M Djamil, khususnya mengenai Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT) masih kurang berimbang dengan jumlah antrian pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tersebut. RSUP Dr M Djamil merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan jantung di regional Sumatera dan juga sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Sumatera bagian tengah.
“Fasilitas yang ada didalam Rumah Sakit M Djamil di Kota Padang ini begitu luar biasa, tetapi masih tidak seimbang dengan antrian pasien yang begitu besar untuk mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit ini. Dari paparan Direktur Utama RSUP M Djamil disampaikan bahwa Rumah Sakit ini menjadi rumah sakit rujukan, tidak hanya di Sumatera Barat tetapi juga menjadi rumah sakit rujukan di Sumatera bagian tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Utara bagian selatan, dan sekitarnya,” jelas Ade di Kota Padang, Sumatera Barat.
Dikatakannya, Komisi IX DPR RI melihat bahwa ada beberapa penyakit yang jumlah kasusnya cukup tinggi, diantara adalah penyakit jantung. Oleh karena itu Rumah Sakit M Djamil sudah memiliki infrastruktur gedung yang cukup mumpuni tetapi belum mempunyai yang dan alat-alat kesehatan dasar untuk memberikan pelayanan dasar jantung terpadu.
“Komisi IX datang untuk memberikan support dan dukungan termasuk diantaranya hadir pejabat eselon I Kementerian Kesehatan RI. Dan kami di Komisi IX tentu memiliki politik anggaran untuk dapat memberikan support kepada rumah sakit yang memang benar-benar dibutuhkan bagi publik yang ada di sekitar,” ujarnya.
Ade berharap di tahun yang akan datang, fasilitas kesehatan untuk pelayanan jantung terpadu di Rumah Sakit M Djamil ini sudah dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu terkait pertemuan Komisi IX DPR dengan Gubernur Sumatera Barat, Ade menyampaikan, salah satu pokok pembahasannya adalah mengenai masalah stunting di provinsi Sumatera Barat, dimana menurut data yang ada di sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), disebutkan bahwa telah terjadi penurunan angka stunting di Sumatera Barat yang cukup signifikan, yakni sudah mencapai single digit yaitu 99,9%.
“Namun hasil ini tidak selaras dengan hasil yang diterbitkan oleh BKKBN dan juga Kementerian kesehatan Republik Indonesia melalui status survei gizi. Kami mengira bahwa kedua hasil tersebut bisa menjadi dasar perhitungan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk terus tidak berpuas diri. Pemerintah Provinsi dapat saling bersinergi dan bersatu-padu dalam menurunkan angka stunting ini,” pungkasnya. (*)
