DPRD Lampung Desak Regulasi Tata Niaga Singkong, Soroti Dampak Impor Tapioka

Senin, 30 Juni 2025 | 17:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendesak pemerintah mengambil langkah profesional dan terstruktur dalam menyikapi persoalan ekspor-impor singkong yang belakangan meresahkan petani lokal.

Menurut Mikdar, diperlukan strategi nasional dan kebijakan daerah yang mampu melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha dalam negeri, terutama di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi.

“Persoalan ini menyangkut hajat hidup petani dan stabilitas ekonomi daerah. Maka tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mikdar, Senin, (30/6/2025).

Ia mendorong agar segera disusun regulasi komprehensif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kami mendesak pembentukan Undang-Undang, Perda, bahkan Pergub yang mengatur tata niaga singkong secara menyeluruh dan berkeadilan,” tegasnya.

Baca Juga:  Venezuela Tegaskan Komitmen Perdamaian, Ajak Media Dunia Tak Terjebak Propaganda

Dalam waktu dekat, DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Mikdar berharap kunjungan tersebutmenghasilkan rekomendasi konkret untuk menyelamatkan nasib petani singkong.

Salah satu isu yang disoroti adalah derasnya impor tepung tapioka dari luar negeri.

Menurut Mikdar, praktik ini menekan daya serap hasil produksi petani lokal dan melemahkan industri dalam negeri.

“Jika benar impor ini membuat petani merugi dan pengusaha lokal kehilangan pasar, maka kami usulkan untuk dihentikan sementara,” kata dia.

“Kita perlu memberi ruang agar industri lokal mampu menyerap hasil panen petani kita.”

Sebagai tindak lanjut, DPRD Lampung berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal isu tata niaga singkong secara menyeluruh.

Baca Juga:  Dukung Program “ZERO ODOL" dari Pemerintah, Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi di Gerbang Tol Lematang

Selain itu, Badan Legislasi DPRD juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan dalam pekan ini guna menyerap aspirasi masyarakat dan memverifikasi kondisi di lapangan.

Langkah ini, kata Mikdar, diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk menstabilkan harga singkong serta memberi perlindungan nyata bagi petani dan pelaku industri lokal di Lampung, sebagai salah satu sentra produksi singkong terbesar di Indonesia.


Penulis : Desty


Editor : ANis


Sumber Berita : DPRD Lampung

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Agnesia Bulan Marindo Ajak Pengurus LASQI Bersinergi Majukan Seni Qasidah di Bumi Ruwa Jurai
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melalui Konektivitas UMKM
Pendapatan Sewa Alat Berat Lampung Utara Masih Jauh dari Target, Banyak Unit Rusak
Slamet Riadi, S.Sos., M.M.. Pendapatan Pajak Alat Berat Diprediksi Naik 200%
Tak Ada Tanda Kekerasan, Ini Alasan Orang Tua Rantai Anaknya di Mesuji
Wagub Jihan Kunjungi Bocah yang Dirantai Ibu Kandungnya Sendiri di Mesuji
Dana Rp 8,45 Miliar Terselamatkan! Pengurus dan Pengawas P3SRS Plaza Asia Jadi Teladan
Kuliah Umum di UIN Raden Intan Dorong Kolaborasi Promosi Pariwisata Halal Berbasis Dakwah dan Kearifan Lokal

Berita Terkait

Selasa, 21 Oktober 2025 - 16:47 WIB

Agnesia Bulan Marindo Ajak Pengurus LASQI Bersinergi Majukan Seni Qasidah di Bumi Ruwa Jurai

Selasa, 21 Oktober 2025 - 14:24 WIB

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melalui Konektivitas UMKM

Selasa, 21 Oktober 2025 - 11:57 WIB

Pendapatan Sewa Alat Berat Lampung Utara Masih Jauh dari Target, Banyak Unit Rusak

Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:25 WIB

Slamet Riadi, S.Sos., M.M.. Pendapatan Pajak Alat Berat Diprediksi Naik 200%

Selasa, 21 Oktober 2025 - 05:11 WIB

Tak Ada Tanda Kekerasan, Ini Alasan Orang Tua Rantai Anaknya di Mesuji

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melalui Konektivitas UMKM

Selasa, 21 Okt 2025 - 14:24 WIB