MELALUI Proses sedikit beraroma drama, akhirnya Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal, Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika dan Pangdam XXI Mayjen Kristomei Sianturi bertemu mahasiswa dan elemen lain.
Dimulai pagar kawat dan barikade dibuka oleh aparat keamanan di sekitar Kantor Gubernur Lampung. Gubernur, Kapolda dan Pangdam XXI pun bersepakat berdialog.
Tak lama berselang, wakil mahasiswa bersama Gubernur dan Kapolda akhirnya melakukan dialog dengan penuh kekeluargaan. Pada kesempatan tersebut, wakil mahasiswa membacakan tuntutan mereka. Berikut 10 tuntutan mahasiswa:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset.
2. Potong tunjangan dan gaji anggota DPR.
3. Tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru.
4. Memerintah Presiden Prabowo untuk memecat menteri- menteri yang problematik.
5. Meminta ketua partai untuk memberhentikan/merestrukturisasi kadernya yang problematik di eksekutif dan legislatif.
6. Reformasi total Polri, adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta evaluasi kinerja Polda Lampung.
7. Tolak RKUHAP.
8. Tolak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Hentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Laksanakan reforma agraria sejati dengan pembebasan lahan untuk petani di Anak Tuha
Menanggapi tuntutan tersebut, Pangdam XXI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menekankan agar menjaga harmonisasi dan ketertiban. Kristomei menyakinkan para mahasiswa Lampung untuk tidak melakukan pengrusakan:
“Sebagai tempat kelahiran, Lampung harus dijaga secara baik.”
Usai Panglima, Gubernur berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan terkait perbaikan di tingkat pusat. Sementara tuntutan mahasiswa terhadap perbaikan Lampung, Gubernur mengatakan segera membicarakan hal tersebut kepada DPRD Lampung.
Sama halnya dengan Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika menjawab sekitar pengadilan atas tewasnya Afan Kurniawan? Dijelaskan, seluruh proses sedang dalam penyelidikan. Helmy mengajak untuk mempercayakan proses hukum atas kematian Afan Kurniawan kepada pihak berwajib.
Usai melakukan dialog bersama Pangdam XXI Radin Inten, Kapolda dan Gubernur Lampung, akhirnya massa pun membubarkan diri. Aksi massa pun berakhir dengan damai tanpa kerusuhan dan kerusakan fasilitas negara satupun.[]
