Data KPU Bocor? segera Benahi!

Rabu, 29 November 2023 | 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Herman Khaeron Fraski Demokrat merespon terkait dugaan data 204 juta pemilih jeboll situs KPU RI yang diretas oleh hacker dengan akronim Jimbo. Adapun yang berhasil yang diretas ialah data pemilih dari situs kpu.go.id.

Herman mengatakan bahwa segala sesuatu yang disanksikan atas penyelenggaraan pemilu termasuk bocornya data harus segera dibenahi karena hal seperti ini harus betul-betul clear dan pemilu hasilnya legitimate.

“Selain pemilu itu demokratis hasil pemilu pun juga harus adil, jujur, dan rahasia. Tentunya juga harus legitimate, seperti apa legitimate itu harus seluruh instrument yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu itu harus betul-betul legitimid jangan ada hal-hal yang menyangsikan masyarakat,” ucap Herman Khaeron saat di temui awak Media di Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga:  Ahmad Dhani: Perlu Hati-Hati Revisi UU Hak Cipta

Oleh karena itu, menurut dia, instrument terkait baik itu negara maupun penyelenggara pemilu diantaranya ada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP tersebut harus betul-betul segera mensikapi terhadap persoalan ini.

Maka pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan karena semuanya itu serba terjadi misalkan saja data bank bisa bocor, data kpt elektronik bisa bocor, kemudian banyak hal yang bisa diretas. Ini tentunya harus diperkuat karena dalam sebuah system elektronik tentu ancamannya adalah pembobolan dan kebocoran.

Baca Juga:  Komisi X Soroti Tumpang Tindih Program Studi di Perguruan Tinggi

,”Bagaimana memperkuat sistem ini mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling mengambil kesimpulan lebih awal,”katanya.

“Maka pihaknya justru mencari tahu kenapa ini bisa terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan kedepannya. Misalnya apakah tidak riskan e-rekap dilakukan dari kecamatan ke kabupaten ini harus diskusikan untuk menjadi kepentingan bersama, agar supaya solusinya bisa dirembukan,” pungkas Khaeron.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025
Meski Harga Pangan Lampung Relatif Stabil, BPS Minta Perhatian Beras dan Minyak Goreng
Ayoo Luncurkan Program Padat Karya!
Biar RI Gak Sama dengan Nepal, Ini Resepnya Versi Mardani…
Tambang Nikel di Raja Ampat Kembali Dibuka, DPR RI: Merusak Lingkungan!
KPU RI Batalkan SK 731 soal Data Capres dan Wapres yang tak Bisa Dibuka untuk Publik
Komisi XIII DPR Optimis UU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Disahkan Tahun Ini
Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Berita Terkait

Selasa, 16 September 2025 - 20:05 WIB

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025

Selasa, 16 September 2025 - 20:00 WIB

Meski Harga Pangan Lampung Relatif Stabil, BPS Minta Perhatian Beras dan Minyak Goreng

Selasa, 16 September 2025 - 19:32 WIB

Ayoo Luncurkan Program Padat Karya!

Selasa, 16 September 2025 - 19:26 WIB

Biar RI Gak Sama dengan Nepal, Ini Resepnya Versi Mardani…

Selasa, 16 September 2025 - 19:21 WIB

Tambang Nikel di Raja Ampat Kembali Dibuka, DPR RI: Merusak Lingkungan!

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025

Selasa, 16 Sep 2025 - 20:05 WIB

#indonesiaswasembada

Ayoo Luncurkan Program Padat Karya!

Selasa, 16 Sep 2025 - 19:32 WIB

#indonesiaswasembada

Biar RI Gak Sama dengan Nepal, Ini Resepnya Versi Mardani…

Selasa, 16 Sep 2025 - 19:26 WIB

#indonesiaswasembada

Tambang Nikel di Raja Ampat Kembali Dibuka, DPR RI: Merusak Lingkungan!

Selasa, 16 Sep 2025 - 19:21 WIB