Data KPU Bocor? segera Benahi!

Rabu, 29 November 2023 | 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Herman Khaeron Fraski Demokrat merespon terkait dugaan data 204 juta pemilih jeboll situs KPU RI yang diretas oleh hacker dengan akronim Jimbo. Adapun yang berhasil yang diretas ialah data pemilih dari situs kpu.go.id.

Herman mengatakan bahwa segala sesuatu yang disanksikan atas penyelenggaraan pemilu termasuk bocornya data harus segera dibenahi karena hal seperti ini harus betul-betul clear dan pemilu hasilnya legitimate.

“Selain pemilu itu demokratis hasil pemilu pun juga harus adil, jujur, dan rahasia. Tentunya juga harus legitimate, seperti apa legitimate itu harus seluruh instrument yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu itu harus betul-betul legitimid jangan ada hal-hal yang menyangsikan masyarakat,” ucap Herman Khaeron saat di temui awak Media di Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga:  Ada Kampung Nelayan Merah Putih di Toli-Toli

Oleh karena itu, menurut dia, instrument terkait baik itu negara maupun penyelenggara pemilu diantaranya ada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP tersebut harus betul-betul segera mensikapi terhadap persoalan ini.

Maka pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan karena semuanya itu serba terjadi misalkan saja data bank bisa bocor, data kpt elektronik bisa bocor, kemudian banyak hal yang bisa diretas. Ini tentunya harus diperkuat karena dalam sebuah system elektronik tentu ancamannya adalah pembobolan dan kebocoran.

Baca Juga:  SMAN 6 Bandar Lampung Resmikan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor

,”Bagaimana memperkuat sistem ini mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling mengambil kesimpulan lebih awal,”katanya.

“Maka pihaknya justru mencari tahu kenapa ini bisa terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan kedepannya. Misalnya apakah tidak riskan e-rekap dilakukan dari kecamatan ke kabupaten ini harus diskusikan untuk menjadi kepentingan bersama, agar supaya solusinya bisa dirembukan,” pungkas Khaeron.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Dana Rp 8,45 Miliar Terselamatkan! Pengurus dan Pengawas P3SRS Plaza Asia Jadi Teladan
Kuliah Umum di UIN Raden Intan Dorong Kolaborasi Promosi Pariwisata Halal Berbasis Dakwah dan Kearifan Lokal
Santri Fest 2025: Pondok Pesantren Darul Ishlah Semarakkan Hari Santri Nasional
Mendagri Apresiasi Kinerja Daerah, Lampung Masuk Zona Hijau Realisasi Anggaran
Presiden Prabowo : Korupsi CPO 13 Triliun Tidak Manusiawi
Dosen Kehutanan ITERA Dampingi Petani Kembangkan Potensi Madu Klanceng di Lampung Selatan
Menuju Lampung Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Dorong Sinergi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Efisiensi yang Pincang dan Krisis Kepercayaan Publik

Berita Terkait

Senin, 20 Oktober 2025 - 16:37 WIB

Dana Rp 8,45 Miliar Terselamatkan! Pengurus dan Pengawas P3SRS Plaza Asia Jadi Teladan

Senin, 20 Oktober 2025 - 16:17 WIB

Kuliah Umum di UIN Raden Intan Dorong Kolaborasi Promosi Pariwisata Halal Berbasis Dakwah dan Kearifan Lokal

Senin, 20 Oktober 2025 - 15:22 WIB

Santri Fest 2025: Pondok Pesantren Darul Ishlah Semarakkan Hari Santri Nasional

Senin, 20 Oktober 2025 - 15:18 WIB

Mendagri Apresiasi Kinerja Daerah, Lampung Masuk Zona Hijau Realisasi Anggaran

Senin, 20 Oktober 2025 - 15:10 WIB

Presiden Prabowo : Korupsi CPO 13 Triliun Tidak Manusiawi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Presiden Prabowo : Korupsi CPO 13 Triliun Tidak Manusiawi

Senin, 20 Okt 2025 - 15:10 WIB