Data KPU Bocor? segera Benahi!

Rabu, 29 November 2023 | 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Herman Khaeron Fraski Demokrat merespon terkait dugaan data 204 juta pemilih jeboll situs KPU RI yang diretas oleh hacker dengan akronim Jimbo. Adapun yang berhasil yang diretas ialah data pemilih dari situs kpu.go.id.

Herman mengatakan bahwa segala sesuatu yang disanksikan atas penyelenggaraan pemilu termasuk bocornya data harus segera dibenahi karena hal seperti ini harus betul-betul clear dan pemilu hasilnya legitimate.

“Selain pemilu itu demokratis hasil pemilu pun juga harus adil, jujur, dan rahasia. Tentunya juga harus legitimate, seperti apa legitimate itu harus seluruh instrument yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu itu harus betul-betul legitimid jangan ada hal-hal yang menyangsikan masyarakat,” ucap Herman Khaeron saat di temui awak Media di Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga:  Anggaran Sektor Pangan Minimal 10 % Dari APBN

Oleh karena itu, menurut dia, instrument terkait baik itu negara maupun penyelenggara pemilu diantaranya ada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP tersebut harus betul-betul segera mensikapi terhadap persoalan ini.

Maka pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan karena semuanya itu serba terjadi misalkan saja data bank bisa bocor, data kpt elektronik bisa bocor, kemudian banyak hal yang bisa diretas. Ini tentunya harus diperkuat karena dalam sebuah system elektronik tentu ancamannya adalah pembobolan dan kebocoran.

Baca Juga:  Semarakkan HUT Ke 27, Pemdes Tirtalaga Gelar Berbagai Perlombaan dan Kesenian Kuda Lumping

,”Bagaimana memperkuat sistem ini mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling mengambil kesimpulan lebih awal,”katanya.

“Maka pihaknya justru mencari tahu kenapa ini bisa terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan kedepannya. Misalnya apakah tidak riskan e-rekap dilakukan dari kecamatan ke kabupaten ini harus diskusikan untuk menjadi kepentingan bersama, agar supaya solusinya bisa dirembukan,” pungkas Khaeron.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

KPK OTT Wamenaker Diduga Kasus Pemerasan
Pemprov Lampung Dorong Literasi Digital Guru Lewat Program AI Goes to School
Anggaran Sektor Pangan Minimal 10 % Dari APBN
LPM UIN RIL Jaga Standar Mutu Layananan Dengan Audit 48 Prodi dan 3 UPT
Staf Khusus Menteri Agama Paparkan Konsep Ekoteologi dan Kurikulum Berbasis Cinta 
Pengelolaan Sampah Lampung Berbenah, Dari Open Dumping Menuju Sanitary Landfill*
R APBD 2026, Pemprov Lampung Targetkan Bayar ‘Hutang’ DBH Rp 1,3 T
Kuliah Umum di Unila, Ketua MPR RI Minta Perkuat Riset

Berita Terkait

Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:09 WIB

KPK OTT Wamenaker Diduga Kasus Pemerasan

Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:07 WIB

Pemprov Lampung Dorong Literasi Digital Guru Lewat Program AI Goes to School

Kamis, 21 Agustus 2025 - 09:15 WIB

Anggaran Sektor Pangan Minimal 10 % Dari APBN

Kamis, 21 Agustus 2025 - 08:43 WIB

LPM UIN RIL Jaga Standar Mutu Layananan Dengan Audit 48 Prodi dan 3 UPT

Kamis, 21 Agustus 2025 - 08:05 WIB

Staf Khusus Menteri Agama Paparkan Konsep Ekoteologi dan Kurikulum Berbasis Cinta 

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

KPK OTT Wamenaker Diduga Kasus Pemerasan

Kamis, 21 Agu 2025 - 14:09 WIB

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung Dorong Literasi Digital Guru Lewat Program AI Goes to School

Kamis, 21 Agu 2025 - 14:07 WIB

#CovidSelesai

Anggaran Sektor Pangan Minimal 10 % Dari APBN

Kamis, 21 Agu 2025 - 09:15 WIB

#indonesiaswasembada

LPM UIN RIL Jaga Standar Mutu Layananan Dengan Audit 48 Prodi dan 3 UPT

Kamis, 21 Agu 2025 - 08:43 WIB