Cegah Rokok Ilegal Beredar, Menkeu akan Bangun Banyak Kawasan Industri Tembakau

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendukung rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berkeinginan untuk membangun lebih banyak kawasan industri hasil tembakau (KIHT) guna mencegah maraknya produsen rokok ilegal.

Menurut Daniel Johan, langkah tersebut baik untukmemberantas rokok ilegal dan memperkuat industri hasil tembakau nasional.

“Rencana pemerintah membangun kawasan industri hasil tembakau(KIHT) hal ini merupakan langkah positif untuk memberantas rokok ilegal dan memperkuat industri hasil tembakau nasional. Namun demikian kebijakan ini harus memastikan perlindungan dan keberpihakan terhadap petani tembakau sebagai bagian utama dari rantai produksi,” kata Daniel Johan kepada di Jakarta.

Lebih lanjut, Daniel Johan menegaskan, pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) berpotensi membuka lapangan kerja, memperluas pasar, dan meningkatkan serapan hasil panen petani tembakau.

Dengan adanya KIHT, kata Daniel Johan, maka tembakau nasional harus bisa terserap 100 persen.

“Dengan adanya pabrik dan industri legal di daerah sentra tembakau, harga dan kepastian usaha petani dapat lebih terjamin. Selain itu, pengembangan industri hilir dan produk turunan seperti tembakau iris, cerutu, dan bahan olahan lain dapat menambah nilai ekonomi lokal,” jelas Daniel Johan.

Daniel Johan menambahkan, realisasi pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) akan benar-benar bermanfaat bila diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau bukan sekadar memperkuat sisi industri.

“Perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas dalam setiap langkah pembangunan sektor tembakau nasional,” imbuh dia.

Meski demikian, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini, mengungkapkan masih adanya sejumlah tantangan untuk merealisasikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT). Tantangan itu, lanjut Daniel Johan, terkait biaya legalisasi hingga keterbatasan infrastruktur.Daniel Johan menekankan, untuk mengatasi biaya legalisasi pemerintah harus menjamin biaya tidak boleh mahal.

“Harus ada kajian mendalam sehingga usaha petani, industri rokok yang padat karya lebih bergairah dan tentu menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya dukungan pembiayaan, kemitraan yang adil, serta fasilitas produksi dan pengeringan yang memadai,” tandas Daniel Johan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan safari ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dia mengecek sejumlah pabrik rokok, menemui pelaku usaha, hingga melakukan pemusnahan rokok ilegal.

Dalam berbagai kesempatan itu, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk membangun lebih banyak kawasan industri hasil tembakau sehingga bisa menampung produsen rokok ilegal.[]

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya