“Istilah nomer piro wani piro (NPWP) menjadi hal biasa ditengah masyarakat. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para Caleg. Mereka lebih mengutamakan berapa besar uang yang diterima dari para Caleg. Bahkan, tidak jarang ada satu pemilih yang menerima ‘serangan fajar’ dari dua hingga tiga Caleg sekaligus,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengajak mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini. Perlu ditelaah kembali apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Karena, bukan tidak mungkin jika sistem demokrasi langsung dalam Pemilu ataupun Pilkada terus dipertahankan, demokrasi di Indonesia hanya bergantung pada nominal rupiah, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sistem demokrasi langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak aneh bila banyak kepala daerah ataupun anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi,” pungkas Bamsoet.##
Halaman : 1 2
