JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut baik sukses Pakistan hadirkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat menghindarkan terjadinya perang dunia ketiga, menyelamatkan dunia dari krisis ekonomi global, menjaga tetap terselenggaranya ibadah haji dan keselamatan calon jemaah haji, dan menghindarkan rakyat/obyek sipil agar tak makin banyak korban berjatuhan. Wajar bila keberhasilan awal prakarsa Pakistan itu didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Uni Eropa dan masyarakat Internasional lainnya.
HNW sapaan akrabnya juga mengusulkan agar gencatan senjata itu benar-benar efektif hadirkan perdamaian di kawasan, maka agar dalam pembahasan lanjutan di Islamabad pada 10 April 2026, selain mencakup penghentian serangan terhadap Lebanon oleh Israel, juga mencakup penghentian serangan ke negara-negara Teluk, serta penghentian serangan Israel atas Palestina (Gaza, West Bank dan penghentian penutupan Masjid Al Aqsha).
“Poin-poin tersebut sangat krusial agar gencatan senjata dapat terlaksana dengan maksimal, dan perdamaian benar-benar terwujud, maka seharusnya poin-poin itu dapat menjadi bahasan penting dalam negosiasi lanjutan yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada 10 April 2026,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (8/4).
HNW mengatakan poin-poin penting tersebut perlu dijadikan bahan tambahan untuk dibahas dan dipermanenkan dalam negosiasi lanjutan selain 10 poin proposal yang disampaikan oleh Iran sebagai basis dari negosiasi dengan Amerika Serikat tersebut. “Jadi, gencatan senjata bukan hanya antara AS dan Iran dan meliputi Lebanon, tapi juga meliputi Negara-Negara Teluk yang juga terdampak langsung akibat dari saling serang antara AS/Israel dan Iran. Itulah yang secara terbuka juga disuarakan oleh Kemenlu Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan Oman,” ujarnya.
“Selain itu, karena terus berlangsungnya serangan Israel atas Gaza, West Bank dan Penutupan Masjid Al Aqsha, maka gencatan senjata itu juga perlu secara definitif juga meliputi penghentian serangan bersenjata atas Palestina dan penghentian Israel yang terus menutup Masjid Al Aqsha. Usulan ini juga telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina,” tambahnya.
HNW berharap agar Pemerintah Indonesia yang sudah mendeklarasikan kesiapan menjadi mediator perdamaian itu, dapat membantu mensukseskan prakarsa Pakistan hadirkan perdamaian/gencatan senjata antara AS-Iran. “Agar perdamaian dapat benar-benar terwujud bukan hanya antara AS dan Iran, tapi juga secara menyeluruh, selain gencatan senjata itu mencakup Lebanon, juga mencakup negara-negara Teluk dan Palestina termasuk untuk pembukaan kembali masjid Al Aqsha,” tukasnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan meski Indonesia secara geografis tidak berbatasan langsung dengan Iran, sebagaimana Pakistan, bukan berarti Indonesia tidak bisa memainkan perannya dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi sesuai amanat UUD NRI 1945. “Pemerintah, terutama melalui Kementerian Luar Negeri bisa menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan Pakistan, Iran dan AS, agar proses diplomasi dan negosiasi wujudkan gencatan senjata bisa berjalan dengan produktif dan menyeluruh bahkan bukan hanya untuk 14 hari, melainkan yang permanen minimal hingga selesainya musim haji 2026, dan agar dampaknya meluas bukan hanya gencatan senjata meliputi Lebanon tapi juga negara-negara Teluk dan Palestina termasuk penghentian penutupan Masjid Al Aqsha,” ujarnya.
HNW menambahkan, apalagi Presiden Prabowo juga dapat berkomunikasi secara baik dengan Presiden AS Donald Trump sebagaimana yang ditunjukkan dalam berbagai forum internasional, dan Pemerintah Iran masih tetap menghormati Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. “Bila memang tidak memungkinkan berperan secara langsung sebagaimana yang dilakukan Pakistan saat ini, setidaknya pemerintah Indonesia bisa menguatkan atau mengusulkan memperkaya cakupan gencatan senjata tersebut agar terciptalah perdamaian meluas dan abadi, setidaknya di kawasan Teluk dan Timur Tengah karena salah satu poin utama ketentuan Konstitusi yaitu perdamaian dengan terwujudnya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina,” jelasnya.
“Poin ini yang seharusnya tidak boleh luput untuk dibahas pada saat proses negosiasi lanjutan dalam mewujudkan gencatan senjata yang permanen di Islamabad pada 10 April 2026 yang akan datang,” tambahnya.
HNW juga mengingatkan Presiden AS Donald Trump untuk semakin menyadari bahwa dirinya telah terjebak oleh ambisi radikal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin terus berperang dengan tetap menyerang Palestina dan Lebanon untuk mewujudkan ambisinya memperluas jajahan Israel mewujudkan klaim Israel Raya. “Hal ini terbukti bahwa saat ini satu-satunya pihak yang tidak menyukai gencatan senjata AS-Iran yang meliputi Lebanon adalah Israel. Bahkan, informasi yang disampaikan oleh Pakistan dan Turki, Israel berusaha mensabotase perundingan damai yang diprakarsai Pakistan tersebut dengan terus melakukan serangan khususnya terhadap Lebanon. Fakta ini makin menambah bukti bahwa biang kerok ketidakstabilan dan ketidakdamaian di kawasan di Timur Tengah dan negara Arab adalah Israel,” tukasnya.
“Jadi, sikap Presiden Trump yang akhirnya bersedia hadirkan gencatan senjata dengan Iran dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh Pakistan ini, bagaimanapun perlu disambut baik. Dan semoga Presiden Trump ke depan dapat berpikir lebih jernih sebelum bertindak, dan benar-benar dapat menekan Israel agar dapat hadirkan perdamaian, tidak malah terjebak dalam ‘permainan’ Netanyahu yang tidak menginginkan “peace” justru menginginkan perang terus berlangsung sebagaimana yang terus dia lakukan atas Lebanon dan Palestina,” pungkasnya.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : MPR RI
