Bamsoet Dukung Pengesahan UU KUHP

Rabu, 7 Desember 2022 | 21:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPR RI ke-20 Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama DPR RI yang diwakili Komisi III DPR RI, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang (UU), melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/1/2/22). Setelah sekitar 104 tahun menggunakan KUHP warisan produk Belanda yang dimulai pada tahun 1918, melintasi 7 periode kepemimpinan presiden Indonesia dan 14 periode DPR RI, akhirnya Indonesia bisa memiliki UU KUHP yang dihasilkan sendiri oleh anak bangsa.

“Saat saya memimpin DPR RI di periode 2018-2019, pembahasan RUU KUHP sudah hampir selesai. Namun karena waktu periode DPR RI sudah hampir berakhir, akhirnya pembahasan tersebut di carry over dan dilanjutkan oleh DPR RI periode 2019-2024. Dalam setiap pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI senantiasa mengedepankan prinsip transparan, teliti, dan partisipatif. Sehingga sudah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan publik,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (7/12).

Baca Juga:  Iran Bawa Isu Palestina dalam Penyelesaian Hormuz dan Nuklir

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengesahan UU KUHP tersebut juga menunjukan kedaulatan bangsa dalam bidang hukum. Terlebih KUHP warisan Belanda juga sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan UU KUHP yang disahkan sudah sangat reformatif, progresif, dan juga responsif dengan situasi di Indonesia.

“UU KUHP yang telah disahkan tersebut akan mengalami masa transisi tiga tahun, dan berlaku efektif pada tahun 2025. Sebagaimana keberadaan UU lainnya, seiring perjalanan waktu, UU KUHP bisa jadi akan mengalami berbagai penyempurnaan, menyesuaikan kebutuhan bangsa. Tidak sekedar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri, keberadaan UU KUHP juga harus menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Setidaknya terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, keberadaan pasal-pasal di UU KUHP yang banyak disoroti publik seperti pasal pidana ‘kumpul kebo’, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis, sebetulnya telah melalui kajian berulang secara mendalam antara pemerintah dan DPR dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Baca Juga:  Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap Dan Ditahan Di Mako Brimob

Karena itu, penentangan dari pihak asing, khususnya di pasal ‘kumpul kebo’, tidak perlu dikhawatirkan.

Karena keberadaan pasal tersebut telah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, serta sesuai dengan kultur budaya dan ajaran dari berbagai agama yang dipeluk bangsa Indonesia.

“Jika kini berbagai pasal tersebut masih mendapatkan sorotan publik, maka pemerintah dan DPR RI perlu memasifkan lebih gencar lagi sosialisasi UU KUHP tersebut ke berbagai kelompok masyarakat. Seandainya masih ada yang tidak puas dengan keberadaan UU KUHP, masyarakat bisa menggunakan hak konstitusinya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga tidak perlu melakukan demonstrasi yang mengganggu aktivitas publik dan mengganggu kondusifitas politik,” pungkas Bamsoet. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo
Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi
Pertemuan Presiden Tiongkok dan Presiden RI di Shenzhen
Cabor Menembak Porprov X Lampung 2026 Bergulir, Empat Daerah Langsung Sabet Emas
Bulutangkis Porprov 2026: Kalahkan Metro, Beregu Putri Bandarlampung Rebut Medali Emas
Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 
Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:46 WIB

Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo

Jumat, 20 November 2026 - 19:44 WIB

Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 19:37 WIB

Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi

Jumat, 20 November 2026 - 19:28 WIB

Pertemuan Presiden Tiongkok dan Presiden RI di Shenzhen

Jumat, 20 November 2026 - 18:57 WIB

Cabor Menembak Porprov X Lampung 2026 Bergulir, Empat Daerah Langsung Sabet Emas

Berita Terbaru

Presiden Tiongkok Xi Jinping melangsungkan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 20 November 2026. Prabowo berada di Tiongkok untuk menghadiri Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-33, yang digelar pada Rabu (18/11) hingga Kamis (19/11). (Xinhua/Li Xiang)

APEC 2026 Shenzhen

Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:46 WIB

Foto menunjukkan model terbaru Geely Auto Indonesia, yakni Geely Okavango, yang dipamerkan dalam ajang Permata Bank Gaikindo Auto Week 2026 di ICE BSD, Tangerang, Provinsi Banten, pada 20 November 2026. (Geely Auto Indonesia/Xinhua)

Berita Utama

Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:44 WIB



Foto yang bersumber dari Pusat Media Houthi ini memperlihatkan peluncuran sebuah drone yang diduga ditujukan ke arah Mocha di Yaman, pada 9 Agustus 2026. (Pusat Media Houthi/Xinhua)

Berita Utama

Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:37 WIB

Presiden Tiongkok Xi Jinping melangsungkan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 20 November 2026. Prabowo berada di Tiongkok untuk menghadiri Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-33, yang digelar pada Rabu (18/11) hingga Kamis (19/11). (Xinhua/Li Xiang)

APEC 2026 Shenzhen

Pertemuan Presiden Tiongkok dan Presiden RI di Shenzhen

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:28 WIB