Bamsoet Dukung Pengesahan UU KUHP

Rabu, 7 Desember 2022 | 21:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPR RI ke-20 Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama DPR RI yang diwakili Komisi III DPR RI, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang (UU), melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/1/2/22). Setelah sekitar 104 tahun menggunakan KUHP warisan produk Belanda yang dimulai pada tahun 1918, melintasi 7 periode kepemimpinan presiden Indonesia dan 14 periode DPR RI, akhirnya Indonesia bisa memiliki UU KUHP yang dihasilkan sendiri oleh anak bangsa.

“Saat saya memimpin DPR RI di periode 2018-2019, pembahasan RUU KUHP sudah hampir selesai. Namun karena waktu periode DPR RI sudah hampir berakhir, akhirnya pembahasan tersebut di carry over dan dilanjutkan oleh DPR RI periode 2019-2024. Dalam setiap pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI senantiasa mengedepankan prinsip transparan, teliti, dan partisipatif. Sehingga sudah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan publik,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (7/12).

Baca Juga:  ​Anggun Berbalut Tapis dan Sulam Usus, Delegasi 4 Negara Pukau Warga di Krakatoa Heritage Carnival 2026

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengesahan UU KUHP tersebut juga menunjukan kedaulatan bangsa dalam bidang hukum. Terlebih KUHP warisan Belanda juga sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan UU KUHP yang disahkan sudah sangat reformatif, progresif, dan juga responsif dengan situasi di Indonesia.

“UU KUHP yang telah disahkan tersebut akan mengalami masa transisi tiga tahun, dan berlaku efektif pada tahun 2025. Sebagaimana keberadaan UU lainnya, seiring perjalanan waktu, UU KUHP bisa jadi akan mengalami berbagai penyempurnaan, menyesuaikan kebutuhan bangsa. Tidak sekedar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri, keberadaan UU KUHP juga harus menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Setidaknya terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, keberadaan pasal-pasal di UU KUHP yang banyak disoroti publik seperti pasal pidana ‘kumpul kebo’, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis, sebetulnya telah melalui kajian berulang secara mendalam antara pemerintah dan DPR dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Baca Juga:  Dukung Green Policing, Polres Mesuji Kerja Bakti

Karena itu, penentangan dari pihak asing, khususnya di pasal ‘kumpul kebo’, tidak perlu dikhawatirkan.

Karena keberadaan pasal tersebut telah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, serta sesuai dengan kultur budaya dan ajaran dari berbagai agama yang dipeluk bangsa Indonesia.

“Jika kini berbagai pasal tersebut masih mendapatkan sorotan publik, maka pemerintah dan DPR RI perlu memasifkan lebih gencar lagi sosialisasi UU KUHP tersebut ke berbagai kelompok masyarakat. Seandainya masih ada yang tidak puas dengan keberadaan UU KUHP, masyarakat bisa menggunakan hak konstitusinya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga tidak perlu melakukan demonstrasi yang mengganggu aktivitas publik dan mengganggu kondusifitas politik,” pungkas Bamsoet. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia
DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos
APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama
Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah
Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!
Yaman yang tak Aman: 340.000 Orang Mengungsi
Ponpes Riyadhul Badi’ah Al-Amin Harapkan Jalan Lingkungan Segera Diaspal
Beragam Nuansa Penyelenggaraan APEC Shenzhen

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:27 WIB

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia

Selasa, 17 November 2026 - 21:14 WIB

DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos

Selasa, 17 November 2026 - 21:05 WIB

APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama

Selasa, 17 November 2026 - 20:57 WIB

Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah

Selasa, 17 November 2026 - 20:53 WIB

Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!

Berita Terbaru

Berita Utama

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:27 WIB

Bandar Lampung

DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:14 WIB

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CEO Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2026 digelar di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 17 November 2026. (Xinhua/Deng Hua)

Berita Utama

APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:05 WIB

AS dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran yang terkoordinasi terhadap Iran pada 28 Februari, memicu konflik berkepanjangan yang telah mengganggu pelayaran regional dan mendorong kenaikan harga energi global.
rmada angkatan laut Israel dan Amerika Serikat (AS) berpartisipasi dalam latihan gabungan di Laut Merah pada 1 Februari 2026. (Pasukan Pertahanan Israel/Xinhua)

Berita Utama

Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:57 WIB

Foto yang diabadikan pada 20 Juni 2026 ini memperlihatkan Selat Hormuz di dekat Khasab, sebuah kota kecil di Oman utara. (Xinhua/Wen Xinnian)

Berita Utama

Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:53 WIB