Badan Usaha Parpol, Mengapa Tidak!?

Selasa, 5 Mei 2026 | 09:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Catatan Doel Remos
PARTAI  politik memang perlu sumber dana untuk operasional dan pengkaderan. Salah satunya adalah usaha tambang.

Memang akan jadi wacana hangat jika badan usaha ini dibelikan pada partai ketimbang ormas keagamaan. Kontroversi bisa muncul karena beberapa alasan, seperti:

Potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi

Kurangnya transparansi dalam proses pemberian konsesi

Dampak lingkungan dan sosial yang tidak terkontrol

Ketergantungan partai pada sumber daya alam yang tidak berkelanjutan

Baca Juga:  Kamabida Lampung Lepas 598 Kontingen JAMNAS XII 2026

Ketidakadilan dalam distribusi keuntungan

Namun, jika prosesnya transparan, adil, dan diawasi dengan baik, maka kontroversi bisa diminimalkan.

Jika Aparat Penegah Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi konsesi tambang ini, maka prosesnya akan lebih transparan dan akuntabel. Mereka bisa memastikan bahwa:

Proses pemberian konsesi dilakukan dengan adil dan transparan

Penggunaan sumber daya alam dilakukan dengan bertanggung jawab

Keuntungan dari konsesi tambang digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat

Baca Juga:  Presiden Masoud: Iran tidak pernah Memulai Perang

Dengan pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan dan korupsi bisa diminimalkan, dan konsesi tambang bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara.

Pada gilirannya, pemilih lebih rasional dalam memilih partai politik, bukan hanya berdasarkan janji tapi juga berdasarkan kinerja dan kontribusi partai pada negara. []


Penulis : Doel Remos


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : Doel Remos

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

BOC Hong Kong Siap Perkuat Ekosistem Renminbi di Indonesia
PBB khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Palestina
Tugas Gubernur BI Baru: Likuiditas, Suku Bunga, dan Target Pertumbuhan 6 Persen
Tak Peka, Gubernur DKI Diminta Evaluasi Kadisdik Nahdiana
Kepsek SLB Negeri Sukamaju Klarifikasi; Ijazah Proses Pencetakan
Pertukaran Budaya Tiongkok-Mesir Berkembang Pesat
Pemprov Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal Lewat Wirausaha Muda Desa
Presiden Tiongkok di Mesir Saksikan Takhta Firaun

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 23:34 WIB

BOC Hong Kong Siap Perkuat Ekosistem Renminbi di Indonesia

Kamis, 3 September 2026 - 22:20 WIB

PBB khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Palestina

Kamis, 3 September 2026 - 19:42 WIB

Tugas Gubernur BI Baru: Likuiditas, Suku Bunga, dan Target Pertumbuhan 6 Persen

Kamis, 3 September 2026 - 17:37 WIB

Tak Peka, Gubernur DKI Diminta Evaluasi Kadisdik Nahdiana

Kamis, 3 September 2026 - 17:29 WIB

Kepsek SLB Negeri Sukamaju Klarifikasi; Ijazah Proses Pencetakan

Berita Terbaru

Momentum pengembangan ekosistem RMB semakin kuat setelah Bank Indonesia dan PBOC menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pembentukan pengaturan kliring RMB di Indonesia pada 11 Juni 2026. Selanjutnya, pada 26 Juni 2026, BOC Hong Kong Cabang Jakarta memperoleh otorisasi untuk ditunjuk sebagai RMB Clearing Bank di Indonesia.

#indonesiaswasembada

BOC Hong Kong Siap Perkuat Ekosistem Renminbi di Indonesia

Kamis, 3 Sep 2026 - 23:34 WIB


Seorang warga Palestina memadamkan api pada sebuah kendaraan yang hancur akibat serangan drone Israel di kawasan permukiman Tel al-Hawa, Gaza City, pada 31 Agustus 2026. (Xinhua)

#indonesiaswasembada

PBB khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Palestina

Kamis, 3 Sep 2026 - 22:20 WIB

Gubernur DKI Evakuasi Kadisdik [EK]

#indonesiaswasembada

Tak Peka, Gubernur DKI Diminta Evaluasi Kadisdik Nahdiana

Kamis, 3 Sep 2026 - 17:37 WIB

Munir

#indonesiaswasembada

Kepsek SLB Negeri Sukamaju Klarifikasi; Ijazah Proses Pencetakan

Kamis, 3 Sep 2026 - 17:29 WIB