WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), berdialog langsung dengan ratusan pekerja, buruh, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online di Kabupaten Trenggalek dalam agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI bertajuk “Buruh Kuat, Serikat Bersatu, Indonesia Maju Sejahtera”. Dalam suasana hangat dan terbuka, berbagai aspirasi disampaikan mulai dari kondisi lapangan kerja, perlindungan sosial, kesejahteraan pekerja, hingga harapan masyarakat kecil agar terus mendapat perhatian negara.
Bagi Ibas, persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi semata. Di baliknya, ada perjuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, hingga menjaga harapan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga mengajak masyarakat untuk terus bersyukur atas kesempatan bekerja dan hidup damai di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini. Namun, menurutnya, rasa syukur juga harus dibarengi dengan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pekerja.
Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, Ibas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal regulasi ketenagakerjaan agar benar-benar berpihak pada pekerja dan mampu menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha harus terus berdialog. Tiga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun kesejahteraan bersama,” ungkap Ibas.
Kesejahteraan Pekerja Jadi Fokus Perlindungan Sosial
Menurutnya, setiap keresahan masyarakat harus dijawab dengan solusi dan program nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Mulai dari akses KUR untuk pekerja dan pelaku usaha kecil, program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, jaminan persalinan bagi pekerja perempuan, hingga perlindungan agar tidak terjadi PHK sepihak.
“Kita tidak boleh hanya mendengar keluhan masyarakat tanpa menghadirkan jalan keluar. Negara harus hadir melalui program-program yang benar-benar membantu pekerja agar hidupnya lebih aman, lebih sehat, dan punya masa depan,” tegasnya.
Di tengah dialog tersebut, suara pelaku UMKM turut menjadi perhatian. Salah satu peserta, Ibu Tania, menyampaikan harapannya agar pelaku usaha kecil juga mendapatkan perhatian dalam program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana dirinya bersama pelaku UMKM lain terus berusaha bertahan di tengah keterbatasan.
“kami ini UMKM bukan pabrik besar. Kami ingin terus tersentuh program-program ketenagakerjaan agar semangat kami terus menyala. Usia kami di UMKM ini juga sudah tua sehingga kami mohon lebih diperhatikan. Kami masih punya anak, punya cucu. Semangat kami sebagai wanita mandiri ingin terus menyala, tapi kami juga terus butuh support dari pemerintah, dari Pak Ibas, dari dinas supaya UMKM kami ini terus bisa mendapatkan perhatian, bukan buruh yang ada di pabrik saja,” tutur Ibu Tania.
Pernyataan tersebut membuat suasana dialog menjadi lebih hangat dan penuh empati. Banyak peserta terlihat mengangguk setuju, menggambarkan bahwa perjuangan masyarakat kecil bukan hanya soal mencari penghasilan, tetapi juga mempertahankan harapan hidup keluarga mereka. Menanggapi hal itu, Ibas mengatakan bahwa negara harus hadir bukan hanya untuk pekerja formal, tetapi juga untuk masyarakat kecil yang selama ini menopang ekonomi keluarga melalui usaha mandiri.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Semangat ibu-ibu dan para pelaku usaha kecil ini luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tidak berjalan sendiri,” kata Ibas.
Perlindungan Ojol dan Lapangan Kerja Baru Jadi Sorotan
Dalam dialog tersebut, Solidaritas Ojek Online Trenggalek Raya turut menyampaikan aspirasi terkait harapan agar pengemudi ojek online mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis yang ditanggung pemerintah. Aspirasi itu disampaikan sebagai bentuk kebutuhan nyata pekerja informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan ketidakpastian penghasilan.
Menanggapi hal itu, Ibas mengatakan bahwa pemerintah harus terus mencari solusi terbaik agar pekerja informal seperti pengemudi ojol mendapatkan perlindungan yang lebih baik tanpa mengabaikan keberlangsungan ekosistem usaha.
“Keinginan Presiden agar potongan aplikator di bawah 10 persen tentu menjadi perhatian bersama dan angin segar bagi teman-teman ojol. Tapi kita juga harus mencari titik tengah yang adil. Misalnya bisa dipikirkan skema sekitar 9,5 persen untuk aplikator dan 9,5 persen untuk pekerja ojol, sehingga sama-sama masih punya ruang yang sehat untuk bertumbuh dan tetap sesuai semangat keberpihakan kepada pekerja,” jelas Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Menurut Ibas, usulan BPJS gratis bagi pengemudi ojol juga merupakan aspirasi penting yang perlu terus dikaji dan diperjuangkan melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Kita ingin para pekerja dan teman-teman ojol bisa bekerja dengan tenang, sehat, dan punya perlindungan sosial yang baik. Jangan sampai mereka bekerja keras setiap hari tetapi masih merasa sendirian menghadapi hidup,” tuturnya.
Selain perlindungan kerja, Ibas juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja baru yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah. Ia menyebut program-program pemerintah harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi ekonomi keluarga.
Salah satu yang disorotinya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur SPPG yang dinilai dapat membuka banyak peluang pekerjaan baru di daerah.
“Kalau satu SPPG membutuhkan sekitar 40 pekerja dan ada 100 SPPG di Trenggalek, berarti bisa tercipta ribuan lapangan pekerjaan baru. Jadi program ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ibas.
Menurutnya, ketika lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, usaha-usaha kecil ikut bergerak, dan kondisi ekonomi daerah menjadi lebih sehat. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang baik harus mampu menciptakan rasa aman dan optimisme di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat punya pekerjaan, penghasilan meningkat, daya beli tumbuh, usaha-usaha berjalan baik, maka ekosistem ekonomi kita juga akan semakin kuat. Pada akhirnya bangsa ini bisa lebih aman, stabil, dan sejahtera,” jelasnya.
Lulusan S3 IPB University tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan, termasuk hak cuti hamil, jaminan persalinan, dan jaminan kesehatan kerja. Menurutnya, perempuan yang bekerja harus tetap mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Farlementaria DPR RI
