BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung melontarkan kritik keras terhadap minimnya alokasi anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mereka pada tahun anggaran 2024. Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebut sebagian besar anggaran hanya terserap untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya operasional. Akibatnya, program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat nyaris tak berjalan.
“Ini menyedihkan. Anggaran untuk mitra Komisi II relatif paling kecil dibanding komisi lain. Tapi yang lebih parah, proporsinya—hampir seluruhnya habis untuk pegawai. Program ke masyarakat? Jauh dari cukup,” tegas Basuki, Kamis (10/7).
Data realisasi APBD 2024 menunjukkan, dari total pagu Rp322,9 miliar, realisasi hanya Rp292,6 miliar atau 88,54 persen. Namun lebih dari 80 persen anggaran tersebut tersedot ke belanja pegawai. Kegiatan langsung ke masyarakat hanya jadi catatan kaki.
Basuki menyesalkan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap tidak berpihak dan gagal memahami skala prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, tren ini terus berulang tiap tahun tanpa ada koreksi serius.
“Ini bukan soal besar kecil angka, tapi soal keberpihakan. OPD mitra Komisi II menyentuh langsung sektor rakyat seperti pertanian dan ketahanan pangan. Tapi anggarannya justru dikerdilkan. Padahal ini jantung pembangunan,” katanya.
Lebih lanjut, Basuki mendorong agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kini tengah dibahas, dijadikan acuan utama dalam menyusun anggaran ke depan. Ia mengingatkan, jika RPJMD hanya berhenti sebagai dokumen formal, maka rakyat akan kembali menjadi korban penganggaran yang elitis dan birokratis.
Senada, anggota Komisi II Hanifal juga menyindir alokasi anggaran yang menurutnya hanya cukup untuk membayar pegawai dan biaya rapat.
“Kalau anggarannya cuma buat gaji dan ATK, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya? Sementara pusat gembar-gembor soal industrialisasi desa dan penguatan ekonomi lokal,” ujar politisi Demokrat ini.
Ia menggarisbawahi, ketahanan pangan dan penguatan sektor produksi tak boleh berhenti di pidato. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menempatkan isu pangan sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita.
“Kalau Lampung mau jadi lumbung pangan, ya mulai dari sekarang dong dikuatkan. Tapi ini malah program pangan dikasih anggaran seadanya. Ironis,” kata Hanifal.
Anggota Komisi II lainnya, Aribun, ikut angkat bicara. Ia mendesak Pemprov Lampung melakukan evaluasi menyeluruh atas pola anggaran yang dinilai terlalu kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kita ini mau bangun rakyat atau sekadar menjaga birokrasi tetap berjalan? Kalau betul RPJMD jadi kompas, maka anggaran untuk sektor rakyat harus diperbesar, bukan dipangkas,” tegasnya
Penulis : Desty
Editor : ANis
Sumber Berita : DPRD Lampung
