Amandemen Dibutuhkan Pasca Pemilu 2024

Jumat, 11 Maret 2022 | 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku sangat menghormati usulan beberapa pihak yang mendorong agar dilakukan Amandemen konstitusi Undang-undang Dasar 1945 di tengah konstelasi politik nasional saat ini.

Hal ini disampaikan Sultan setelah melihat kuatnya dorongan wacana penundaan Pemilu dan bahkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui skenario amandemen konstitusi.

“Secara politik, semuanya sah-sah saja. Apalagi jika itu didukung oleh mayoritas Rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan politik negara ini”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (11/3).

Menurutnya, amandemen konstitusi merupakan salah satu agenda strategis yang urgent untuk dilakukan. Amandemen penting untuk diperbaharui, terutama dalam konteks struktur kelembagaan dan sistem ketatanegaraan.

Baca Juga:  Ketua MPR Tegaskan Pelantikan Wapres Baru Tanggal 2 Desember

“Saya pastikan semua pemikir dan intelektual politik juga semua fraksi di MPR RI tidak keberatan dengan usulan amandemen, namun tidak berarti pelaksanaannya harus dilaksanakan saat ini. Nanti pasca pemilu 2024”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Amandemen, kata Sultan, tak harus membutuhkan alasan adanya suasana konfrontasi politik yang tajam hingga menyebabkan krisis politik dan ekonomi seperti momentum reformasi 1998.

Suasana Demokrasi bangsa yang kian terkoreksi akibat paradigma elit politik yang cenderung pragmatis merupakan alasan ideal bagi bangsa ini berkonsensus dan menata kembali konstitusi yang ada.

Baca Juga:  Saham AS Jatuh, Pasar Minta AS-Iran Kembali Kemeja Perundingan

“Tidak bijak jika kita melaksanakan pembaharuan pasal-pasal konstitusi di tengah hasrat politik elit politik tertentu untuk memperpanjang masa jabatan presiden tengah memuncak. Amandemen harus dilakukan dengan ke-khusuan politik kebangsaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok intelektual secara penuh.

“Sehingga DPD RI secara kelembagaan meminta agar semua pihak terkait baik elit politik maupun masyarakat harus terlebih dahulu memiliki motivasi dan nawaitu amandemen konstitusi yang luhur dalam rangka membangun kembali peradaban demokrasi Indonesia secara proporsional, berkeadilan dan mensejahterakan”, tutup Sultan. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 
Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder
Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa
Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam
Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026
Tekuk Pringsewu 3-0, Tim Bola Voli Putra Mesuji Kantongi Tiket Ke Semifinal Porprov X Lampung
Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah
Tim Sepak Bola Putra Mesuji Gilas Tuba 3-0 Pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 

Jumat, 20 November 2026 - 15:07 WIB

Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Jumat, 20 November 2026 - 15:03 WIB

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

Jumat, 20 November 2026 - 14:58 WIB

Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam

Jumat, 20 November 2026 - 14:00 WIB

Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terbaru