Wakil Ketua MPR: Perlu Kebijakan Kemandirian Pangan

Sabtu, 19 Februari 2022 | 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah agar membuat kebijakan afirmasi atas produk-produk kebutuhan pokok Rakyat. Rakyat belum terbebas dari kenaikan harga Minyak Goreng kini harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan.

“Tahu dan tempe termasuk makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sementara kebutuhan pasokan kedelei mengandalkan impor, maka harga kedelai ini sangat bergantung pada dinamika pasar global. Inilah yang membuat harganya sangat fluktuatif dan mempengaruhi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Pemerintah harusnya punya mitigasi dan strategi yang tepat menyikapi hal ini,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengungkapkan bahwa mayoritas pengrajin tahu dan tempe adalah pelaku UMKM. Ketika harga bahan baku kedelai ini naik, maka akan sangat mempengaruhi kemampuan dan skala produksinya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan baku ini membuat banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan.

Baca Juga:  Dirjen AHU: Naturalisasi WNI Dilakukan Ketat Demi Jaga Kepentingan Nasional

“Saya kira pemerintah harus serius soal kemandirian komoditas kedelai ini dan menjaga iron stock untuk menjamin supply. Hal ini sangat beralasan karena tahu dan tempe telah menjadi bagian melekat dari kehidupan rakyat. Tanpa adanya tahu dan tempe, rasanya ada yang kurang dari masakan yang tersaji. Inilah fakta yang mesti diperhatikan betul-betul oleh pemerintah,” kata Syarief.

Ia menekankan agar pemerintah tidak saja terpaku pada impor semata. Sebagaimana kenaikan harga kedelai yang sekarang terjadi, hal ini karena tingginya permintaan dari China sebagai konsumen kedelai terbesar di dunia, sementara pasokan dari produsen kedelai terbesar yakni AS dan Brazil terjadi kelangkaan karena kegagalan panen. Jadi, kita tidak bisa berharap dari dinamika pasar global yang juga sangat fluktuatif.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan dengan Malaysia

“Jika kita hanya berharap dari impor semata, maka kita tidak bisa memberi kepastian terhadap kelanjutan produksi pengrajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran global naik, imbasnya harga tahun dan tempe juga naik. Karena kenaikan ini, kelanjutan berusaha pelaku UMKM menjadi terancam, serta konsumen juga merugi. Jadi, langkah paling mungkin menjamin kepastian ini adalah kemandirian pangan, atau substitusi komoditas kedelai,” tutup Syarief. (*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep
Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar untuk Way Kambas
Misbakhun : OJK jadi Penguat Pengawasan Sistem Keuangan
Badan Pengkajian MPR Gelar FGD, Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah
JMSI Kolaka Raya Berbagi
Musrenbang Penyusunan RKPD Pesawaran 2027, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Penguatan SDM
TP. PKK Provinsi Lampung Bersama DWP Bagikan 500 Paket Takjil di Hari Terakhir Kegiatan Ramadan Berbagi
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 16:07 WIB

Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep

Sabtu, 14 Maret 2026 - 16:03 WIB

Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar untuk Way Kambas

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:59 WIB

Misbakhun : OJK jadi Penguat Pengawasan Sistem Keuangan

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:59 WIB

Badan Pengkajian MPR Gelar FGD, Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:26 WIB

Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep

Sabtu, 14 Mar 2026 - 16:07 WIB

#indonesiaswasembada

Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar untuk Way Kambas

Sabtu, 14 Mar 2026 - 16:03 WIB

#indonesiaswasembada

Misbakhun : OJK jadi Penguat Pengawasan Sistem Keuangan

Sabtu, 14 Mar 2026 - 15:59 WIB

#indonesiaswasembada

Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:26 WIB