Wakil Ketua MPR: Perlu Kebijakan Kemandirian Pangan

Sabtu, 19 Februari 2022 | 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah agar membuat kebijakan afirmasi atas produk-produk kebutuhan pokok Rakyat. Rakyat belum terbebas dari kenaikan harga Minyak Goreng kini harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan.

“Tahu dan tempe termasuk makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sementara kebutuhan pasokan kedelei mengandalkan impor, maka harga kedelai ini sangat bergantung pada dinamika pasar global. Inilah yang membuat harganya sangat fluktuatif dan mempengaruhi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Pemerintah harusnya punya mitigasi dan strategi yang tepat menyikapi hal ini,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengungkapkan bahwa mayoritas pengrajin tahu dan tempe adalah pelaku UMKM. Ketika harga bahan baku kedelai ini naik, maka akan sangat mempengaruhi kemampuan dan skala produksinya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan baku ini membuat banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan.

Baca Juga:  Salah Satu Cara Genjot Perolehan PAD

“Saya kira pemerintah harus serius soal kemandirian komoditas kedelai ini dan menjaga iron stock untuk menjamin supply. Hal ini sangat beralasan karena tahu dan tempe telah menjadi bagian melekat dari kehidupan rakyat. Tanpa adanya tahu dan tempe, rasanya ada yang kurang dari masakan yang tersaji. Inilah fakta yang mesti diperhatikan betul-betul oleh pemerintah,” kata Syarief.

Ia menekankan agar pemerintah tidak saja terpaku pada impor semata. Sebagaimana kenaikan harga kedelai yang sekarang terjadi, hal ini karena tingginya permintaan dari China sebagai konsumen kedelai terbesar di dunia, sementara pasokan dari produsen kedelai terbesar yakni AS dan Brazil terjadi kelangkaan karena kegagalan panen. Jadi, kita tidak bisa berharap dari dinamika pasar global yang juga sangat fluktuatif.

Baca Juga:  Habib: Kasus Taufik Hidayat Harus Dikenakan Pasal Berlapis

“Jika kita hanya berharap dari impor semata, maka kita tidak bisa memberi kepastian terhadap kelanjutan produksi pengrajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran global naik, imbasnya harga tahun dan tempe juga naik. Karena kenaikan ini, kelanjutan berusaha pelaku UMKM menjadi terancam, serta konsumen juga merugi. Jadi, langkah paling mungkin menjamin kepastian ini adalah kemandirian pangan, atau substitusi komoditas kedelai,” tutup Syarief. (*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

APPMBGI Lampung: MBG Harus Dilanjutkan Untuk Gizi Anak dan Ekonomi Lokal
PMII Lampung Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutannya
Dasco pimpin Rapat DPR Dan Pemerintah Bahas Stabilitas Fiskal Dan Moneter
Wagub Jihan Nurlela : Perkuat Sinergi dan Tekan Angka Kemiskinan
Rumah Sakit Hewan Segera Beroperasi, Perkuat Layanan Kesehatan Hewan dan Dorong Peningkatan PAD
Wagub Jihan Nurlela Tinjau Calon Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung
Mahardhika Soekarno: Jangan Cederai Marwah Gerakan Mahasiswa
Gubernur Lampung Hadiri Jamasan Pusaka Nusantara
Tag :

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 16:52 WIB

APPMBGI Lampung: MBG Harus Dilanjutkan Untuk Gizi Anak dan Ekonomi Lokal

Senin, 29 Juni 2026 - 14:25 WIB

PMII Lampung Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutannya

Senin, 29 Juni 2026 - 14:04 WIB

Dasco pimpin Rapat DPR Dan Pemerintah Bahas Stabilitas Fiskal Dan Moneter

Senin, 29 Juni 2026 - 13:07 WIB

Wagub Jihan Nurlela : Perkuat Sinergi dan Tekan Angka Kemiskinan

Senin, 29 Juni 2026 - 12:26 WIB

Rumah Sakit Hewan Segera Beroperasi, Perkuat Layanan Kesehatan Hewan dan Dorong Peningkatan PAD

Berita Terbaru

Pengurus APPMBGI Lampung

#indonesiaswasembada

APPMBGI Lampung: MBG Harus Dilanjutkan Untuk Gizi Anak dan Ekonomi Lokal

Senin, 29 Jun 2026 - 16:52 WIB

PMII Lampung lakukan demo di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin 29 Juni 2026.[De]

#indonesiaswasembada

PMII Lampung Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutannya

Senin, 29 Jun 2026 - 14:25 WIB

Pimpinan DPR bersama jajaran pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kondisi ekonomi nasional serta upaya menjaga stabilitas fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.[De]

#indonesiaswasembada

Dasco pimpin Rapat DPR Dan Pemerintah Bahas Stabilitas Fiskal Dan Moneter

Senin, 29 Jun 2026 - 14:04 WIB

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).[De]

#indonesiaswasembada

Wagub Jihan Nurlela : Perkuat Sinergi dan Tekan Angka Kemiskinan

Senin, 29 Jun 2026 - 13:07 WIB