Wakil Ketua MPR: Perlu Kebijakan Kemandirian Pangan

Sabtu, 19 Februari 2022 | 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah agar membuat kebijakan afirmasi atas produk-produk kebutuhan pokok Rakyat. Rakyat belum terbebas dari kenaikan harga Minyak Goreng kini harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan.

“Tahu dan tempe termasuk makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sementara kebutuhan pasokan kedelei mengandalkan impor, maka harga kedelai ini sangat bergantung pada dinamika pasar global. Inilah yang membuat harganya sangat fluktuatif dan mempengaruhi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Pemerintah harusnya punya mitigasi dan strategi yang tepat menyikapi hal ini,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengungkapkan bahwa mayoritas pengrajin tahu dan tempe adalah pelaku UMKM. Ketika harga bahan baku kedelai ini naik, maka akan sangat mempengaruhi kemampuan dan skala produksinya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan baku ini membuat banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan.

Baca Juga:  Saprudin Zai Ketua Golkar Pakuan Ratu

“Saya kira pemerintah harus serius soal kemandirian komoditas kedelai ini dan menjaga iron stock untuk menjamin supply. Hal ini sangat beralasan karena tahu dan tempe telah menjadi bagian melekat dari kehidupan rakyat. Tanpa adanya tahu dan tempe, rasanya ada yang kurang dari masakan yang tersaji. Inilah fakta yang mesti diperhatikan betul-betul oleh pemerintah,” kata Syarief.

Ia menekankan agar pemerintah tidak saja terpaku pada impor semata. Sebagaimana kenaikan harga kedelai yang sekarang terjadi, hal ini karena tingginya permintaan dari China sebagai konsumen kedelai terbesar di dunia, sementara pasokan dari produsen kedelai terbesar yakni AS dan Brazil terjadi kelangkaan karena kegagalan panen. Jadi, kita tidak bisa berharap dari dinamika pasar global yang juga sangat fluktuatif.

Baca Juga:  Waktu Tempuh ke Lokasi Wisata Makin Singkat: Dulu, Bandar Lampung–Kiluan–Gigi Hiu: 4 Jam, Kini 2,5 Jam

“Jika kita hanya berharap dari impor semata, maka kita tidak bisa memberi kepastian terhadap kelanjutan produksi pengrajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran global naik, imbasnya harga tahun dan tempe juga naik. Karena kenaikan ini, kelanjutan berusaha pelaku UMKM menjadi terancam, serta konsumen juga merugi. Jadi, langkah paling mungkin menjamin kepastian ini adalah kemandirian pangan, atau substitusi komoditas kedelai,” tutup Syarief. (*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Judulnya; Mirza Minta PMII Lakukan Pemberdayaan Ekonomi Desa
Jihan Minta KOHATI Lakukan Penguatan Kepemimpian Perempun Muda
Jumlah Penerima PKH Lampung 391.826 Keluarga
Penanggulangan TBC Jadi Prioritas, Wagub Jihan Minta RAD TBC Segera Dituntaskan
Pemkab Lampung Utara Matangkan Persiapan HUT ke-80, Intji Indriani: Dongkrak Perekonomian Lewat UMKM
SISWA KELAS 6 SD HAFAL QUR’AN 24 JUZ
Tol Bakter Gelar Sosialisasi Pengelolaan Limbah di Rest Area
Bertemu Bupati Pringsewu, JMSI Lampung Bahas Festival Keris Pusaka Nusantara 
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:14 WIB

Judulnya; Mirza Minta PMII Lakukan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:13 WIB

Jihan Minta KOHATI Lakukan Penguatan Kepemimpian Perempun Muda

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:39 WIB

Jumlah Penerima PKH Lampung 391.826 Keluarga

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:54 WIB

Penanggulangan TBC Jadi Prioritas, Wagub Jihan Minta RAD TBC Segera Dituntaskan

Jumat, 5 Juni 2026 - 11:42 WIB

Pemkab Lampung Utara Matangkan Persiapan HUT ke-80, Intji Indriani: Dongkrak Perekonomian Lewat UMKM

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Judulnya; Mirza Minta PMII Lakukan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Jumat, 5 Jun 2026 - 15:14 WIB

#indonesiaswasembada

Jihan Minta KOHATI Lakukan Penguatan Kepemimpian Perempun Muda

Jumat, 5 Jun 2026 - 15:13 WIB

#indonesiaswasembada

Jumlah Penerima PKH Lampung 391.826 Keluarga

Jumat, 5 Jun 2026 - 14:39 WIB