Wakil Ketua MPR: Perlu Kebijakan Kemandirian Pangan

Sabtu, 19 Februari 2022 | 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah agar membuat kebijakan afirmasi atas produk-produk kebutuhan pokok Rakyat. Rakyat belum terbebas dari kenaikan harga Minyak Goreng kini harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan.

“Tahu dan tempe termasuk makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sementara kebutuhan pasokan kedelei mengandalkan impor, maka harga kedelai ini sangat bergantung pada dinamika pasar global. Inilah yang membuat harganya sangat fluktuatif dan mempengaruhi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Pemerintah harusnya punya mitigasi dan strategi yang tepat menyikapi hal ini,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengungkapkan bahwa mayoritas pengrajin tahu dan tempe adalah pelaku UMKM. Ketika harga bahan baku kedelai ini naik, maka akan sangat mempengaruhi kemampuan dan skala produksinya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan baku ini membuat banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan.

Baca Juga:  UKM Pramuka UIN RIL Lakukan Pengabdian di Desa Pada Bulan Ramadan

“Saya kira pemerintah harus serius soal kemandirian komoditas kedelai ini dan menjaga iron stock untuk menjamin supply. Hal ini sangat beralasan karena tahu dan tempe telah menjadi bagian melekat dari kehidupan rakyat. Tanpa adanya tahu dan tempe, rasanya ada yang kurang dari masakan yang tersaji. Inilah fakta yang mesti diperhatikan betul-betul oleh pemerintah,” kata Syarief.

Ia menekankan agar pemerintah tidak saja terpaku pada impor semata. Sebagaimana kenaikan harga kedelai yang sekarang terjadi, hal ini karena tingginya permintaan dari China sebagai konsumen kedelai terbesar di dunia, sementara pasokan dari produsen kedelai terbesar yakni AS dan Brazil terjadi kelangkaan karena kegagalan panen. Jadi, kita tidak bisa berharap dari dinamika pasar global yang juga sangat fluktuatif.

Baca Juga:  Ombudsman Lampung Turun Langsung Awasi Arus Mudik 2026, Nur Rakhman Yusuf: “Rutinitas ini merupakan momen krusial!”

“Jika kita hanya berharap dari impor semata, maka kita tidak bisa memberi kepastian terhadap kelanjutan produksi pengrajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran global naik, imbasnya harga tahun dan tempe juga naik. Karena kenaikan ini, kelanjutan berusaha pelaku UMKM menjadi terancam, serta konsumen juga merugi. Jadi, langkah paling mungkin menjamin kepastian ini adalah kemandirian pangan, atau substitusi komoditas kedelai,” tutup Syarief. (*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Rest Area Toll Bakter Jadi Titik Singgah Strategis, Bantu Kelancaran Arus Balik dan Mudik
Agenda Id Padat, Pelantikan JMSI Lampung Diundur
KPK Geledah Rumah Ketua PDIP Jawa Barat
Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi di Lampung, Pimpinan UIN Raden Intan Lampung Kunjungi Itera dan Unila
Gubernur Mirza: Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha, Perkuat Harmoni Lampung
Muzani: Lampung Contoh Keberhasilan Persatuan dalam Keberagaman
I Wayan Darmawan Puji Kemajuan Infrastruktur Lampung
Silaturahmi dan Halal Bihalal, Batalyon Para Komando 463 Pasgat Pererat Sinergi dengan Media Sumut
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 09:22 WIB

Rest Area Toll Bakter Jadi Titik Singgah Strategis, Bantu Kelancaran Arus Balik dan Mudik

Kamis, 2 April 2026 - 08:44 WIB

Agenda Id Padat, Pelantikan JMSI Lampung Diundur

Rabu, 1 April 2026 - 22:15 WIB

KPK Geledah Rumah Ketua PDIP Jawa Barat

Rabu, 1 April 2026 - 20:13 WIB

Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi di Lampung, Pimpinan UIN Raden Intan Lampung Kunjungi Itera dan Unila

Rabu, 1 April 2026 - 20:04 WIB

Gubernur Mirza: Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha, Perkuat Harmoni Lampung

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Agenda Id Padat, Pelantikan JMSI Lampung Diundur

Kamis, 2 Apr 2026 - 08:44 WIB

#indonesiaswasembada

KPK Geledah Rumah Ketua PDIP Jawa Barat

Rabu, 1 Apr 2026 - 22:15 WIB