Subsidi Energi Belum Masuk Kedapur Rakyat Kecil

Selasa, 30 September 2025 | 20:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menilai subsidi energi masih belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya dirasakan rakyat kecil. Ia mencontohkan, pedagang kecil dan pekerja lepas mengaku subsidi dan stimulus yang diberikan pemerintah tidak banyak membantu kebutuhan sehari-hari.

“Subsidi dan stimulus itu ada tapi dampaknya belum terasa di dapur-dapur kami. Harga BBM mempengaruhi ongkos antar jemput dan bahan pokok. Sementara listrik rumah tangga kecil masih susah saat bayar tagihan,” ujar Habib Idrus dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan (Menkeu), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga:  Normalisasi Sungai Way Pisang Lampung Selatan Capai 90%

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menambahkan, sebagian besar subsidi justru dinikmati kelompok mampu. Untuk pertalite misalnya, Habib Idrus menyoroti pemanfaatannya sebesar 86% yang masih dinikmati rumah tangga. Ia mengindikasikan masig adanya indikasi bocoran pemanfaatan subsidi yang kurang tepat. Tak pelak, Idrus pun mendorong agar pemerintah mendesain ulang penyaluran subsidi agar lebih presisi dan berbasis keadilan.

“Subsidi tidak bisa dibagi rata, melainkan adil dan berbasis kebutuhan anak yang paling rapuh. Mekanisme teknis harus diarahkan ke kuintil terbawah dengan integrasi data DTKS, Regsosek, dan ID kependudukan untuk meminimalkan exclusion error,” paparnya.

Baca Juga:  Dua Tahun Prabowo, Andre Rosiade Minta Kritik Pemerintah Dilihat Secara Objektif

Menurutnya, subsidi energi yang berbiaya besar seharusnya memberi manfaat maksimal bagi kelompok paling rentan. Ia menekankan pentingnya presisi agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat terbawah.

“Subsidi ini bukan untuk memanjakan, melainkan investasi agar rakyat kecil bisa tumbuh mandiri di masa depan. Maka pemerintah harus memastikan kebijakan benar-benar melindungi mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Habib Idrus.[]


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Nara J Afkar


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok
Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?
782 Anak Terpapar Radikalisme: DPRD Lampung Ingatkan Bahaya Doktrinasi Muda
Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara
Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Gedung Putih
Raksasa Undustri Kertas Indonesia, Pamerkan Inovasi Hijau di CIIE
Netty Prasetyani Soroti Modus Narkotika di Cairan Vape
Siarkan Sidang Terbuka, Setjen DPR Sabet State Institution Award CNN 2026

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 22:55 WIB

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok

Sabtu, 7 November 2026 - 22:03 WIB

Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?

Sabtu, 7 November 2026 - 21:45 WIB

782 Anak Terpapar Radikalisme: DPRD Lampung Ingatkan Bahaya Doktrinasi Muda

Sabtu, 7 November 2026 - 20:14 WIB

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

Sabtu, 7 November 2026 - 20:10 WIB

Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Gedung Putih

Berita Terbaru

Yustian Rovi Alfiansah menghadiri Forum Kerja Sama Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional (International Science and Technology Innovation Cooperation Forum/ISTICF) dan Konferensi Inovasi Teknologi Laut Dalam (Deep-Sea Technology Innovation Conference/DSTIC) Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan 2026, yang merupakan edisi keempat, di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok selatan, pada 4 November 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:55 WIB

Infografis ini menampilkan ketersediaan psikiater dan psikolog klinis di Indonesia. Data nasional per 1 September 2026 bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI), sedangkan sebaran per provinsi bersumber dari kajian Info Singkat DPR RI (Oktober 2023). (Xinhua)

Berita Utama

Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:03 WIB

Mantan perdana menteri (PM) Malaysia Najib Razak (pertama dari kiri) terlihat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 Desember 2025. Mantan PM Malaysia Najib Razak gagal dalam upaya bandingnya untuk dipindahkan ke tahanan rumah setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonannya pada hari itu. (Bernama/Xinhua)

Berita Utama

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:14 WIB

Berita Utama

Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Gedung Putih

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:10 WIB