Stafsus Wapres: Reformasi Birokrasi Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Senin, 2 Oktober 2023 | 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem terus berjalan dengan baik seiring penguatan reformasi birokrasi baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Ibarat dua sisi mata uang, reformasi birokrasi menjadi kunci penting upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

“Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Sebab reformasi birokrasi merupakan kunci penting pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tegas Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Gatot Prio Utomo di Jakarta, (2/10/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tren angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem 2,04 persen dan pada September 2023 turun menjadi 1,74 persen. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem ini tak lepas dari peran penting reformasi birokrasi di segala bidang.

Upaya lain yang tak kalah strategis adalah peran serta masyarakat. Akhir oekan lalu misalnya Gatot menggandeng sebuah wadah masyarakat yang fokus memperhatikan kinerja pemerintahan melalui Program Melek APBN. Bersama founder Melek APBN, Akbar N. Dachlan, dan Kabid Bappeda Jatim Kukuh Tri S, Stafsus Wapres Gatot meluncurkan Komunitas Melek APBN Chapter Surabaya. Acara ini membahas peran penting APBD dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Baca Juga:  Perkuat Komitmen Kesehatan, Pemprov Lampung Rayakan Hari Bidan Internasional Melalui Kegiatan Fun Run

“ Perlu peran serta aktif civil society, termasuk komunitas Melek APBN, untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan membuat Indonesia semakin dekat kepada tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Gatot.

Menurutnya, APBN dan APBD merupakan instrumen vital untuk mencapai tujuan bernegara. Pengawalan harus dilakukan pada keseluruhan siklus APBN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monev dan pertanggungjawaban. Dalam pengentasan kemiskinan di Jatim, perlu dipastikan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan telah berjalan dan memberikan dampak kepada turunnya angka kemiskinan.

Baca Juga:  Catatan 100 Hari Pemerintahan Mirza-Jihan, Hadirkan Aplikasi Lampung-In, Wujudkan Pelayanan Publik Digital Terintegrasi

Ditegaskannya, reformasi birokrasi memastikan bahwa cukup tersedia sumber daya untuk pelaksanaan program, SDM yang kompeten, proses bisnis yang efektif dan dipahami semua pemangku kepentingan, regulasi yang baik, serta teknologi pendukung yang tepat guna. “Tanpa reformasi birokrasi yang baik dapat dipastikan program pembangunan sulit terdeliver dengan sempurna,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gatot mengapresiasi upaya Pemprov Jatim yang sukses menurunkann persentase angka kemiskinan. Akan tetapi dari sisi jumlah, besar populasi penduduk miskin Jatim masih tertinggi di Indonesia. “ Perlu upaya yang lebih keras dan kolaborasi lintas OPD untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% tahun 2024,” tambahnya.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025
Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli
Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD
FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti
DPRD Mesuji Gelar Paripurna Raperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2024
PFI Pusat Tunjuk Juniardi Sebagai Plt Ketua PFI Lampung
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Persiapan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:48 WIB

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:58 WIB

Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:52 WIB

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:45 WIB

FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:48 WIB

#indonesiaswasembada

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Jul 2025 - 09:52 WIB