LAPORAN : HERI
JAKARTA – Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melakukan aksi unjkuk rasa di depan gedung DPR RI, Rabu, (23/3). Mereka meminta undang-undang cipta kerja dibatalkan.
Aksi itu mereka lakukan sehubungan dengan rencana DPR RI untuk merevisi UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna Selasa, 8 Februari 2022 sebagai usul inisiatif DPR RI.
Sehingga, hal ini jelas-jelas sebagai upaya untuk melegitimasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang telah dinyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional. “Tentu saja upaya DPR RI ini telah mengabaikan aspirasi masy arakat khususnya pekerja atau buruh yang telah menggugat UU tersebut ke MK melalui yudisial review, dan MK telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat,” tegas ketua KSPSI, Jumhur Hidayat dalam rilisnya.
Bahwa apabila DPR RI berkehendak menindaklanjuti Putusan MK tersebut, maka seharusnya DPR RI mengulangi seluruh proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut dari awal dengan memulai dengan proses yang benar dan fair sesuai putusan MK. Karena Putusan MK menyatakan bahwa ada 3 pelanggaran. (*)
