JAKARTA – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memaparkan arah transformasi perusahaan negara melalui penyederhanaan struktur, penguatan tata kelola, dan peningkatan kinerja bisnis. Pemerintah menargetkan jumlah entitas dalam grup BUMN yang mencapai sekitar 1.074 perusahaan dapat dirampingkan menjadi sekitar 250 entitas.
Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, transformasi tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh perusahaan negara agar lebih efisien, sehat secara keuangan, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 entitas telah berhasil ditata melalui restrukturisasi, penggabungan perusahaan, dan penyesuaian kegiatan usaha,” kata Wahyu dalam Seminar Nasional Outlook BUMN 2027: Memperkuat Kinerja, Tata Kelola, dan Manfaat bagi Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Wahyu menjelaskan, penataan BUMN mencakup sejumlah sektor, antara lain manajemen aset, kawasan industri, rumah sakit, perhotelan, logistik, dan telekomunikasi. Pemerintah juga mendorong integrasi bisnis untuk memperkuat usaha inti dan menekan biaya operasional.
Menurut dia, transformasi BUMN memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
BP BUMN menjalankan fungsi regulator sekaligus mewakili negara dalam pelaksanaan hak sebagai pemegang saham. Sementara itu, Danantara berperan dalam pengelolaan investasi, operasional, dan portofolio perusahaan negara.
“Jadi, sekarang ada dua badan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yakni BP BUMN sebagai regulator dan BP Danantara yang menjalankan fungsi operasional,” ujar Wahyu.
Dia menambahkan, pemerintah telah menyusun peta jalan transformasi BUMN periode 2025–2045 yang menempatkan perusahaan negara sebagai pencipta nilai ekonomi, penggerak industri strategis, penguat ketahanan nasional, pelaksana fungsi sosial, dan pelopor keberlanjutan.
BP BUMN juga tengah menyiapkan sejumlah regulasi turunan untuk memperkuat kepastian tata kelola, termasuk aturan pengelolaan perusahaan, organisasi kelembagaan, transaksi, dan perpajakan.
Selain memperkuat bisnis inti perusahaan, BP BUMN bertugas mengawal penugasan pemerintah kepada BUMN melalui koordinasi dengan Danantara serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.
DPR Ingatkan Danantara Selesaikan Persoalan Lama BUMN
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengingatkan bahwa transformasi BUMN tidak boleh berhenti pada restrukturisasi perusahaan dan peningkatan keuntungan.
Menurut Nasim, besarnya aset BUMN yang mencapai sekitar Rp16.000 triliun harus diimbangi dengan penyelesaian persoalan lama, termasuk masalah ketenagakerjaan dan penyehatan perusahaan yang belum tuntas.
“Danantara harus bisa menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Di samping melakukan restrukturisasi dan transformasi BUMN, penyehatan perusahaan juga harus menjadi perhatian,” kata Nasim.
Dia menilai, pembenahan perusahaan negara membutuhkan proses berkelanjutan sehingga agenda transformasi harus tetap menjadi prioritas pada 2027.
Nasim juga menegaskan bahwa keberhasilan BUMN tidak semata-mata diukur dari besarnya dividen yang disetorkan kepada negara, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“BUMN tetap harus mendapatkan dividen besar, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, BUMN tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ekonom: Transformasi Harus Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Iwan Setiadi menilai transformasi BUMN merupakan kebutuhan struktural untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Iwan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen membutuhkan investasi produktif dan optimalisasi aset negara. Karena itu, keberadaan Danantara harus mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
“Keberhasilan Danantara harus dilihat dari seberapa efektif pengelolaan aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Iwan.
Dia menekankan, transformasi BUMN perlu menghasilkan perbaikan kinerja yang berkelanjutan, bukan sekadar keuntungan sesaat. Dampaknya juga harus tercermin dalam penurunan biaya ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan terbukanya peluang usaha baru.
Iwan turut mendorong penguatan hilirisasi melalui investasi strategis BUMN agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah.
“Kalau hilirisasi dan investasi strategis benar-benar dijalankan dengan baik, Indonesia ke depan bukan lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen barang yang memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DPR RI sebagai forum diskusi mengenai arah kebijakan, tata kelola, dan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
Acara ini disponsori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Telkomsel, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), serta BPJS Ketenagakerjaan.(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Lampung
