JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) siang. MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
Gibran datang ke Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta menggunakan stelan jas hitam, kemeja putih dan dasi merah. Dia tampak membawa map putih, didampingi sejumlah petugas pengawalan.
Putra sulung Presiden RI ke-7 itu, langsung menunju ruang kerja Ketua MPR Ahmad Muzani di lantai 7 Gedung Nusantara III. Di dalam ruangan tersebut, selain Muzani tampak Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi di MPR.
Setelah beberapa menit diterima Muzani, Gibran turun kembali ke lobi Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Gibran hanya melambaikan tangan kepada wartawan dan bergegas masuk ke mobil meninggalkan Gedung DPR/MPR.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan surat serupa sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo Subianto, sehari sebelumnya di Bandara Halim Perdanakusum. Dia juga menyebut Gibran meminta agar surat itu segera diproses MPR.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” ujarnya.
Muzani menambahkan setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjutinya. MPR akan menyurati Prabowo terkait hal ini.
Ketua MPR mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari atau dua pekan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pangganti Gibran Rakabuming yang telah menyatakan mundur, Kamis (12/11/2026).
Muzani menuturkan waktu 14 hari tersebut terhitung sejak MPR menyerahkan surat pemberitahuan kekosongan kursi wakil presiden.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden 14 hari,” kata Muzani.
Berdasarkan ketentuan soal mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan.
MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar Sidang Istimewa dan menggelar pemilihan cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 46 ayat 1 UU MD3.
Selanjutnya, seluruh anggota MPR (yang terdiri dari anggota DPR dan DPD) melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat.
Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
“MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR,” bunyi Pasal 47 ayat 1.
Pengunduran diri Gibran ini merupakan buntut polemik jabatan Wapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres.Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan untuk mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. DPR sendiri telah memulai proses pemakzulan. (*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
