JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa kesediaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya tidak akan menghentikan proses penggunaan hak menyatakan pendapat yang tengah berjalan di Parlemen.
Menurut Mardani, keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak pribadi Gibran. Namun, proses politik yang sedang ditempuh anggota DPR merupakan persoalan berbeda dan tetap akan dilanjutkan.
“Itu haknya Mas Gibran, monggo saja. Tapi, itu tidak menghentikan proses hak menyatakan pendapat yang sedang berjalan,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua hal yang berbeda dalam persoalan tersebut. Di satu sisi, Gibran memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sementara anggota DPR juga memiliki hak politik untuk menyampaikan pendapat.
“Karena buat kami itu dua hal yang berbeda. Kita (anggota DPR RI) hak politik yang akan dijalankan, Mas Gibran ingin mendapat keadilan dari PTUN, monggo,” ujarnya.
Mardani menegaskan, DPR tetap akan menjalankan hak menyatakan pendapat (HMP) meskipun terdapat sejumlah opsi yang dapat ditempuh dalam proses politik tersebut.
“Hak menyatakan pendapat, opsinya bisa banyak, tapi kita akan jalankan hak menyatakan pendapat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardani berharap pimpinan DPR dapat membacakan surat pengajuan hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 November 2026.
Ia menyebut dukungan dari sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih satu fraksi telah memenuhi jumlah yang diperlukan untuk membawa usulan tersebut ke tahapan berikutnya.
“Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan,” ungkapnya.
Meski demikian, Mardani mengatakan pihaknya memahami bahwa setiap fraksi memiliki mekanisme dan pertimbangan masing-masing dalam menyikapi usulan tersebut. Ia menyebut sejumlah fraksi masih ingin melakukan pembahasan lebih mendalam bersama para anggotanya sebelum mengambil keputusan.
“Kita tidak ingin jalannya sendiri-sendiri. Kita pengen beberapa fraksi bincang lebih dalam dengan anggota, terus pengen buat keputusan. Sebagian fraksi itu hak anggota, silakan, tidak dikondisikan fraksi,” tuturnya.
Sementara itu, Mardani menyatakan bahwa PKS sejak awal telah memiliki sikap terkait penggunaan hak menyatakan pendapat.
“Kalau PKS dari awal Presiden yang sudah sepakat, ayo diatur sama fraksi,” pungkasnya.(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
