Sejarah Dualisme Kepemimpinan, Jangan Sampai PWI Di-Take Over Pemerintah

JAKARTA, – Peneliti Sejarah Merdeka Institute Arief Gunawan mengingatkan jurnalis-jurnalis di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar tetap menjaga integritas dan persatuan menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan PWI 2025.

“Kita memiliki sejarah panjang PWI sejak lahir tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan RI. Dalam perjalanannya, PWI pernah terjadi perpecahan seperti sekarang,” ujar Arief Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Namun, ungkap Arief, perpecahan dan dualisme kepemimpinan di PWI saat itu terjadi karena dipicu oleh perbedaan sikap politik, yakni antara Rosihan Anwar dan BM Diah. “Bukan karena masalah uang,” tegasnya.

Rosihan Anwar dan BM Diah, lanjut Arief, sama-sama pendiri Harian Merdeka tahun 1945, bersama Joesoef Isak. Namun, di tahun 1946 mereka beda pandangan politik. Rosihan mendukung Kabinet Sjahrir, sementara BM Diah kritis dan keras.

Perseteruan mereka masih terbawa meski sudah lewat 24 tahun, yakni pada Kongres PWI XIV di Palembang, 14 – 19 Oktober 1970. PWI terbelah menjadi dua kubu, kubu Rosihan dan kubu BM Diah. Perpecahan baru bisa diselesaikan tiga tahun kemudian, yakni pada Kongres PWI “Integrasi” XV di Tretes, Malang, Jawa Timur, 30 November – 1 Desember 1973.

“Tiga tahun terjadi dualisme kepemimpinan di PWI. Saat itu, pemerintah melalui Operasi Khusus (Opsus) jaman Ali Moertopo ikut mengobok-obok PWI,” ujar Arief.

Untuk itu, Arief berharap, jangan sampai dualisme kepemimpinan PWI saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk kembali “mengobok-obok” organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu.

“Jangan sampai kisruh PWI saat ini di-take over pemerintah. Bahaya kalau yang jadi ketumnya malah buzzer ternak Moelyono, karena di-drop dari atas. Soalnya posisi komisaris sekarang sudah banyak diduduki para buzzer ternak Mulyono. Waspada mereka menjalar ke PWI,” tuturnya.

Arief menambahkan, PWI dan persuratkabaran nasional lahir dari elan romantik, penuh bumbu cerita patriotik. Sebelum ada perjuangan bersenjata, tokoh pergerakan dulu menggunakan koran dan organisasi kewartawanan sebagai alat perjuangan.

Wartawannya cukup banyak yang masuk keluar bui kolonial, hidup melarat karena lebih mengidentikkan diri sebagai pejuang ketimbang pedagang.

Aspek bisnis tentu saja perlu, tetapi kewartawanan bukan jalan yang pas untuk mencari dan menumpuk kekayaan.
Kewartawanan adalah vocatio (panggilan). Pengabdian yang tiada henti-hentinya karena dituntun oleh naluri.

Di paruh pertama tahun 1950-an pers nasional dan organisasi kewartawanan seperti PWI dicirikan oleh personal journalism dengan tokoh-tokoh seperti Mochtar Lubis (Indonesia Raya), BM Diah (Merdeka), Suardi Tasrif (Abadi), dan Rosihan Anwar (Pedoman).

Mereka berteman tapi juga berantem, dan sanggup bersilat lidah dengan penguasa. Umumnya pengendali meja redaksi saat itu ialah person of character (insan yang berwatak).

Seperti diketahui, Kongres Persatuan PWI akan digelar di Karawang, Jawa Barat, pada 29-30 Agustus 2025. Ada 7 nama bakal calon Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030 yang muncul di media.
Mereka adalah Hendry Ch Bangun (Ketum PWI hasil Kongres Bandung), Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI hasil KLB Jakarta), Atal S. Depari (Ketum PWI Pusat 2018–2023), Teguh Santosa (Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013–2018 dan anggota Dewan Kehormatan PWI periode 2018–2020), Akhmad Munir (anggota Dewan Kehormatan PWI kubu Zulmansyah), Johnny Hardjojo (Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya), dan Rusdy Nurdiansyah (Ketua PWI Kota Depok)

Penulis : Heri S

Editor : desty

Sumber Berita : PWI

Temukan berita-berita menarik lainnya