Saan Mustopa: Netralitas ASN Harus Diawasi

Kamis, 1 Februari 2024 | 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
CIANJUR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama Pemilu berlangsung saat ini.

Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini. Jari supaya jajaran kebawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Clear and Clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan”

Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam

“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga:  Lestari: Ancaman di Ruang Digital harus Diimbangi Sistem Perlindungan Memadai 

Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.

”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya kita meminta kepada KPU, Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.(*)

: Heri Suroyo
CIANJUR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama Pemilu berlangsung saat ini.

Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini. Jari supaya jajaran kebawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Clear and Clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan”

Baca Juga:  Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian dan Persatuan di Momentum Idulfitri 1447 H

Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam

“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.

”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya kita meminta kepada KPU, Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Gantikan Gubernur, Sekdaprov Ziarah dan Tabur Bunga di TMP dalam Rangka HUT-62
Gubernur Mirza Do’a kan Agita Jadi Puteri Indonesia 2026
Polda Lampung bersama Tol Bakter Berlakukan Delay System, Kendaraan Sumbu Tiga ke Atas Diarahkan ke Rest Area
Skandal SPAM Pesawaran, Perhitungan Kerugian Negara Cacat Logika Hukum
DPRD Dukung Gubernur-Wagub Tindaklanjuti Temuan LHP BPK RI
Bupati Ayu Sampaikan LKPj 2025
Bupati Ayu : Pertahankan Nilai Ramadhan dalam Etos Kerja 
Musrenbang RKPD 2027, Perkuat Sinergi Lintas Pemerintahan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 09:58 WIB

Gantikan Gubernur, Sekdaprov Ziarah dan Tabur Bunga di TMP dalam Rangka HUT-62

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:10 WIB

Gubernur Mirza Do’a kan Agita Jadi Puteri Indonesia 2026

Selasa, 31 Maret 2026 - 07:50 WIB

Polda Lampung bersama Tol Bakter Berlakukan Delay System, Kendaraan Sumbu Tiga ke Atas Diarahkan ke Rest Area

Selasa, 31 Maret 2026 - 06:07 WIB

Skandal SPAM Pesawaran, Perhitungan Kerugian Negara Cacat Logika Hukum

Senin, 30 Maret 2026 - 22:45 WIB

DPRD Dukung Gubernur-Wagub Tindaklanjuti Temuan LHP BPK RI

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Gantikan Gubernur, Sekdaprov Ziarah dan Tabur Bunga di TMP dalam Rangka HUT-62

Selasa, 31 Mar 2026 - 09:58 WIB

#indonesiaswasembada

Gubernur Mirza Do’a kan Agita Jadi Puteri Indonesia 2026

Selasa, 31 Mar 2026 - 08:10 WIB

#indonesiaswasembada

Skandal SPAM Pesawaran, Perhitungan Kerugian Negara Cacat Logika Hukum

Selasa, 31 Mar 2026 - 06:07 WIB

#indonesiaswasembada

DPRD Dukung Gubernur-Wagub Tindaklanjuti Temuan LHP BPK RI

Senin, 30 Mar 2026 - 22:45 WIB