Puan: Pemerintah Agar Bertindak Cepat Atasi PMK

Rabu, 18 Mei 2022 | 13:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Pemerintah lebih memperhatikan permasalahan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak yang telah bermunculan di sejumlah daerah.

Bila PMK tak segera dituntaskan, ia khawatir dapat berdampak terhadap rantai pasokan daging, terlebih saat menghadapi Idul Adha.

“Kami berharap Pemerintah serius menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang telah menjangkiti di berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak. Kita juga harus bisa memastikan stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini aman walaupun PMK tengah merebak,” ujar Puan, Rabu (18/5).

“Jika pengendalian PMK tak dilakukan dengan baik, peternak akan terpuruk dan pastinya akan mengganggu rantai pasok daging yang ujungnya berpengaruh kepada masyarakat,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan kegelisahan peternak yang daerahnya belum ada penyebaran PKM. Ia mendorong Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan antisipasi.

Baca Juga:  KKN UIN RIL Berhasil Bangun Lubang Resapan Biopori dan Tanam Ribuan Pohon

“Meskipun persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi, apabila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh dan mempengaruhi pasokan daging,” sebut Puan.

Meski begitu, mantan Menko PMK ini meminta peternak untuk tidak khawatir berlebihan. Puan mengatakan, yang terpenting adalah selalu melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak.

“PMK ini bisa diobati. Segera isolasi ternak yang positif PMK dan obati. Jangan dipindahkan sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan ke ternak lainnya,” imbaunya.

“Dan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penelusuran dapat segera dilakukan ke daerah-daerah sekitarnya,” tambah Puan.

Dalam kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak dalam upaya penghentian penyebaran PMK, Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak. Puan khawatir pengetatan lalu lintas ternak berdampak panjang pada rantai pasok daging.

“Banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya,” ucapnya.

Baca Juga:  Bertepatan Hari Konservasi Alam Nasional, Monev KKN UIN RIL Tanam Bibit Pohon dan Buat Biopori ke-23.500

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi. Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri.

“Sosialisasi pencegahan penyakit ini harus semakin digencarkan,” tegas Puan.

DPR disebut akan terus memantau dan terlibat dalam penanganan PMK. Puan menilai kerja sama yang baik antar stakeholder dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit pada hewan ternak.

“Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terkait agar bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK, termasuk dalam pengantisipasian Idul Adha,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

“Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Idul Adha nanti,” pungkas Puan. ##

Berita Terkait

Muswil MES Bali Resmi Dibuka, Teguh Santosa Tegaskan Pentingnya Ekonomi Syariah
BEM Unila Desak Prabowo Pecat Menteri Problematik dan Copot Kapolri!
Gedung DPRD Makassar Terbakar Usai Aksi Massa, Ketua JMSI Lampung: “Dengarkan Suara Rakyat dengan Hati
Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Anak
Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026
Wagub Pimpin Ziarah ke Makam Tokoh Pramuka Lampung
PKK Provinsi Lampung Pimpin Panen di Agropark
Lampung Jadi Proyek Percontohan Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial Pertama di Indonesia
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 17:35 WIB

Muswil MES Bali Resmi Dibuka, Teguh Santosa Tegaskan Pentingnya Ekonomi Syariah

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 16:18 WIB

BEM Unila Desak Prabowo Pecat Menteri Problematik dan Copot Kapolri!

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 14:08 WIB

Gedung DPRD Makassar Terbakar Usai Aksi Massa, Ketua JMSI Lampung: “Dengarkan Suara Rakyat dengan Hati

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 11:48 WIB

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Anak

Jumat, 29 Agustus 2025 - 23:23 WIB

Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026

Jumat, 29 Agu 2025 - 23:23 WIB