Praktik Pungli di Perbendaharaan BPKAD Lampung Utara Menguap

Selasa, 25 Maret 2025 | 21:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG UTARA – Proses pencairan di Kas Daerah melalui Bidang Perben BPKAD Pemkab Lampung Utara diduga jadi ajang bisnis oleh segelintir oknum untuk memperoleh pundi-pundi keuntungan pribadi.

Hal itu menyeruak kepermukaan setelah salah satu sumber terpercaya media ini mengungkapkan dirinya bersama rekan kerja lainnya diminta menyerahkan sejumlah uang pelicin untuk syarat pencairan pada akhir Desember 2024 kemarin melalui oknum pegawai honorer yang disebut-sebut orang suruhan salah satu oknum pejabat disana.

“Saya diminta Rp1 juta, dan rekan saya yang lain Rp10 juta, sesuai pagu anggaran yang akan dicairkan. Uang itu sebagai syarat untuk memuluskan permohonan pencairan dana, kalau tidak ada uang itu, maka dana tersebut tidak bisa cair dan terhutang,” ungkap sumber, Selasa, 25 Maret 2025.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Berharap Penyelenggaraan PSU Pesawaran Sesuai Putusan MK

Pengakuan lain datang dari salah satu pegawai honorer di instansi perangkat daerah yang ada di bawah naungan Pemkab Lampung Utara. Menurut pengakuannya, gaji honornya tidak diterima secara penuh karena harus disisihkan guna diserahkan ke bagian perbendaharaan.

“Memang gitu perben jangankan kegiatan kalian, honor kami yang cuma Rp1 juta saja dimintain sokongan. Tapi gimana, daripada tidak gajian,” selorohnya.

Terpisah, salah seorang mantan bendahara juga membenarkan, adanya kabar tersebut. Meski begitu, ia hanya menjalankan kesepakatan yang pernah dibuat oleh bendahara sebelumnya.

Uang itu diselipkan ke dalam amplop dalam setiap berkas pengajuan pencairan dana yang diajukan. Kalau tidak memberikan, pencairan yang diajukan kemungkinan besar akan memakan waktu lama.

Baca Juga:  Diduga Curi Listrik, KWH Dinkes Lampung Utara Dicopot

“Memang enggak banyak sekitar ratusan ribu saja,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Subbidang Verifikasi dan Belanja Bidang Perbendaharaan, Nopriyansyah membantah, adanya praktik seperti yang dimaksud. Menurutnya, baik Ia dan stafnya tidak pernah melakukan hal itu.

“Alhamdulillah, enggak ada seperti itu. Saya juga sudah hubungi staf (untuk memastikan kabar itu),” jelasnya.


Penulis : Rudi Alfian


Editor : Nara


Sumber Berita : Lampung Utara

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Ansor Gelar Dialog Lintas Pemuda Agama
Istikomah Minta Polres Mengusut Penganiayaan Anaknya yang Nyantri di Darul A’mal
Malang Nasib Mantan Bupati Lampung Timur, Istri di PAW, Dawam Dituding Korupsi
Lestari: Wujudkan Kesetaraan Bagi setiap Warga Negara
Halalbihalal Keluarga Besar Setjen MPR, Ahmad Muzani: Mempererat Persaudaraan
Megawati Hadiri Peringatan 60 Tahun Kunjungan Kim Il Sung
Bawaslu Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada Ke Pemkab Mesuji, KPU Rencananya April
Hinca Panjaitan Usul Polri Rutin Merotasi Polantas

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 21:33 WIB

Ansor Gelar Dialog Lintas Pemuda Agama

Jumat, 18 April 2025 - 19:19 WIB

Istikomah Minta Polres Mengusut Penganiayaan Anaknya yang Nyantri di Darul A’mal

Jumat, 18 April 2025 - 06:17 WIB

Malang Nasib Mantan Bupati Lampung Timur, Istri di PAW, Dawam Dituding Korupsi

Kamis, 17 April 2025 - 23:58 WIB

Lestari: Wujudkan Kesetaraan Bagi setiap Warga Negara

Kamis, 17 April 2025 - 23:15 WIB

Halalbihalal Keluarga Besar Setjen MPR, Ahmad Muzani: Mempererat Persaudaraan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Ansor Gelar Dialog Lintas Pemuda Agama

Jumat, 18 Apr 2025 - 21:33 WIB

#indonesiaswasembada

Lestari: Wujudkan Kesetaraan Bagi setiap Warga Negara

Kamis, 17 Apr 2025 - 23:58 WIB