Praktik Pungli di Perbendaharaan BPKAD Lampung Utara Menguap

Selasa, 25 Maret 2025 | 21:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG UTARA – Proses pencairan di Kas Daerah melalui Bidang Perben BPKAD Pemkab Lampung Utara diduga jadi ajang bisnis oleh segelintir oknum untuk memperoleh pundi-pundi keuntungan pribadi.

Hal itu menyeruak kepermukaan setelah salah satu sumber terpercaya media ini mengungkapkan dirinya bersama rekan kerja lainnya diminta menyerahkan sejumlah uang pelicin untuk syarat pencairan pada akhir Desember 2024 kemarin melalui oknum pegawai honorer yang disebut-sebut orang suruhan salah satu oknum pejabat disana.

“Saya diminta Rp1 juta, dan rekan saya yang lain Rp10 juta, sesuai pagu anggaran yang akan dicairkan. Uang itu sebagai syarat untuk memuluskan permohonan pencairan dana, kalau tidak ada uang itu, maka dana tersebut tidak bisa cair dan terhutang,” ungkap sumber, Selasa, 25 Maret 2025.

Baca Juga:  Lampung Resmi Tuan Rumah HPN 2027

Pengakuan lain datang dari salah satu pegawai honorer di instansi perangkat daerah yang ada di bawah naungan Pemkab Lampung Utara. Menurut pengakuannya, gaji honornya tidak diterima secara penuh karena harus disisihkan guna diserahkan ke bagian perbendaharaan.

“Memang gitu perben jangankan kegiatan kalian, honor kami yang cuma Rp1 juta saja dimintain sokongan. Tapi gimana, daripada tidak gajian,” selorohnya.

Terpisah, salah seorang mantan bendahara juga membenarkan, adanya kabar tersebut. Meski begitu, ia hanya menjalankan kesepakatan yang pernah dibuat oleh bendahara sebelumnya.

Uang itu diselipkan ke dalam amplop dalam setiap berkas pengajuan pencairan dana yang diajukan. Kalau tidak memberikan, pencairan yang diajukan kemungkinan besar akan memakan waktu lama.

Baca Juga:  Kepala SMAN 1 Abung Selatan Akui Kelalaian Pengelolaan Dana BOS, Guru Rangkap Jabatan Jadi Sorotan

“Memang enggak banyak sekitar ratusan ribu saja,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Subbidang Verifikasi dan Belanja Bidang Perbendaharaan, Nopriyansyah membantah, adanya praktik seperti yang dimaksud. Menurutnya, baik Ia dan stafnya tidak pernah melakukan hal itu.

“Alhamdulillah, enggak ada seperti itu. Saya juga sudah hubungi staf (untuk memastikan kabar itu),” jelasnya.


Penulis : Rudi Alfian


Editor : Nara


Sumber Berita : Lampung Utara

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Brigjen TNI Haryantana Jadi Kasdam XVII/Cen
Bandarlampung Dikepung Banjir, Walikota Eva Dwiana Sambangi Warga
Perlu Komitmen Kuat Tangani Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
Harus Ada Relaksasi di Industri Mamin, Respons Ketidakpastian Situasi Geopolitik
20.000 Lulusan SMP Terserap di Pondok Pesantren
Tak Taati Aturan, Pemkab Mesuji Tertibkan Tiga Pedagang di Pasar Panggung Jaya
KNPI Lampung Salurkan Bantuan ke Aceh Tengah
Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 143,9 Juta Orang Bergerak, Pemerintah Siapkan Strategi Transportasi dan Diskon Tiket

Berita Terkait

Jumat, 6 Maret 2026 - 21:24 WIB

Brigjen TNI Haryantana Jadi Kasdam XVII/Cen

Jumat, 6 Maret 2026 - 20:46 WIB

Bandarlampung Dikepung Banjir, Walikota Eva Dwiana Sambangi Warga

Jumat, 6 Maret 2026 - 20:17 WIB

Perlu Komitmen Kuat Tangani Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Jumat, 6 Maret 2026 - 20:14 WIB

Harus Ada Relaksasi di Industri Mamin, Respons Ketidakpastian Situasi Geopolitik

Jumat, 6 Maret 2026 - 19:59 WIB

20.000 Lulusan SMP Terserap di Pondok Pesantren

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Brigjen TNI Haryantana Jadi Kasdam XVII/Cen

Jumat, 6 Mar 2026 - 21:24 WIB

#indonesiaswasembada

Bandarlampung Dikepung Banjir, Walikota Eva Dwiana Sambangi Warga

Jumat, 6 Mar 2026 - 20:46 WIB

#indonesiaswasembada

Perlu Komitmen Kuat Tangani Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Jumat, 6 Mar 2026 - 20:17 WIB

#indonesiaswasembada

20.000 Lulusan SMP Terserap di Pondok Pesantren

Jumat, 6 Mar 2026 - 19:59 WIB