Harus Ada Relaksasi di Industri Mamin, Respons Ketidakpastian Situasi Geopolitik

Jumat, 6 Maret 2026 | 20:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GRESIK – Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, khususnya terkait industri Makanan dan Minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global yang saat ini terjadi. Sebab, menurutnya, industri Mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen.

“Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII Erna Sari Dewi di PT GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).

Baca Juga:  Idul Adha Jatuh Pada Tanggal 27 Mei 2026

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, efek dari situasi perang antara AS-Israel melawan Iran ini akan menimbulkan berefek pada biaya produksi, kenaikan harga yang fluktuatif terhadap bahan baku, yang dikaitkan dengan rantai pasok global dari negara asal impor ke dalam industri dalam negeri.

Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh perwakilan delapan mitra kementerian/lembaga itu, Komisi VII juga telah menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa tantangan industri dalam merespons gejolak. Karena itu, Erna berharap harus ada kebijakan Pemerintah yang lebih direlaksasi.

Baca Juga:  BPN Mesuji Gelar Rakor Penentuan Lokasi Akses Reforma Agraria

“Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting. Termasuk juga kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” jelasnya.(*)

 


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Romy Agus


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris
Dikunjungi Panitia HUT JMSI, UAS: JMSI Berperan Besar Cerahkan Umat
Persiapan Capai 80 Persen, Lampung Siap Sambut Delegasi 11 Provinsi di Rakernas PJ91
Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Salah Dua Peroleh PAD, gak Ambil Upah Pungut, APBD Rasional
Salah Satu Cara Genjot Perolehan PAD
WTP 12 Kali, Gubernur: Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Gubernur Mirza Beri Apresiasi atas Dedikasi dalam Mendukung Pembangunan Lampung

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:58 WIB

JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:56 WIB

Dikunjungi Panitia HUT JMSI, UAS: JMSI Berperan Besar Cerahkan Umat

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:54 WIB

Persiapan Capai 80 Persen, Lampung Siap Sambut Delegasi 11 Provinsi di Rakernas PJ91

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:38 WIB

Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 06:38 WIB

Salah Dua Peroleh PAD, gak Ambil Upah Pungut, APBD Rasional

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris

Minggu, 14 Jun 2026 - 12:58 WIB

#indonesiaswasembada

Dikunjungi Panitia HUT JMSI, UAS: JMSI Berperan Besar Cerahkan Umat

Minggu, 14 Jun 2026 - 12:56 WIB

#indonesiaswasembada

Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Sabtu, 13 Jun 2026 - 19:38 WIB

oplus_2

#indonesiaswasembada

Salah Dua Peroleh PAD, gak Ambil Upah Pungut, APBD Rasional

Sabtu, 13 Jun 2026 - 06:38 WIB