Home / #indonesiaswasembada / Berita Utama / DPR RI / Kabinet MERAH PUTIH

Harus Ada Relaksasi di Industri Mamin, Respons Ketidakpastian Situasi Geopolitik

Lintas Lampung

Jumat, 6 Maret 2026 | 20:14 WIB

URL berhasil dicopy

GRESIK – Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, khususnya terkait industri Makanan dan Minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global yang saat ini terjadi. Sebab, menurutnya, industri Mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen.

“Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII Erna Sari Dewi di PT GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, efek dari situasi perang antara AS-Israel melawan Iran ini akan menimbulkan berefek pada biaya produksi, kenaikan harga yang fluktuatif terhadap bahan baku, yang dikaitkan dengan rantai pasok global dari negara asal impor ke dalam industri dalam negeri.

Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh perwakilan delapan mitra kementerian/lembaga itu, Komisi VII juga telah menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa tantangan industri dalam merespons gejolak. Karena itu, Erna berharap harus ada kebijakan Pemerintah yang lebih direlaksasi.

“Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting. Termasuk juga kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” jelasnya.(*)