Perubahan Istilah KKB ke OPM oleh TNI Diharapkan Mampu Atasi Konflik di Papua

Jumat, 19 April 2024 | 13:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mendukung perubahan istilah oleh TNI terkait penamaan kelompok bersenjata di Papua, yaitu yang semula Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sturman menilai karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih tegas dan jelas dibandingkan dengan KKB.

Meskipun demikian, apapun istilah yang digunakan, penanganan masalah di Papua harus satu visi dan misi. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan di Medan, Sumatera Utara, Kamis, (18/04/2024).

“Berbeda cara mengatasinya. Kalau OPM itu harus dengan kekuatan militer karena sudah menyangkut kedaulatan. Kalau KKB baru sekedar keamanan. (Perbedaan) persepsi ini harus dibedakan. Intinya adalah bagaimana Pemerintah harus satu, mau OPM kerjakan dengan (penanganan) OPM yang benar. Mau KKB, (penanganan) KKB yang benar. Sehingga, semua aparat keamanan itu bahu membahu. Tapi kalau OPM lebih jelas, begitu bertindak, berbuat, bersikap dibandingkan dengan KKB,” katanya.

Baca Juga:  Rieke Diah Pitaloka: Foto Jurnalistik Parlemen Jadi Warisan Sejarah Demokrasi Indonesia

Menurut Sturman, jika istilah yang digunakan berbeda, maka dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Jika kepolisian menggunakan KKB karena kaitannya dengan keamanan, namun jika TNI harus menggunakan OPM. Mengingat wilayah Indonesia adalah wilayah yang berdaulat, maka TNI bisa bersikap lebih tegas karena persoalan Papua ini harus dituntaskan.

“Ada satu organisasi atau kelompok yang merdeka harus memang kita tuntas habis beda dengan sikap begitu. Jadi harus dibedakan antara OPM dan KKB. Dan tergantung bagaimana Pemerintah menanggapi, tapi intinya harus bahu membahu, gak ada cara lain, pemerintah harus bahu membahu dengan aparat keamanan. Aparat kepolisian dan TNI bahu membahu dan seluruh Pemerintah Daerah juga, tidak cukup cuma aparat keamanan. Pemerintah Daerah pun punya andil untuk menuntaskan semua apakah itu OPM apakah itu KKB,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan
Polri Beri Bantuan Sumur Bor Atasi Kekurangan Air Bersih 
Menlu Wang Yi Sampaikan Duka atas Gempa NTT
Wujud Kepedulian Nyata, Polri Beri Bantuan Sumur Bor Atasi Kekurangan Air Bersih di Desa Labuhan Permai
Dirut PT BTB Charles Giroth: Semangat Kemerdekaan, Jaga Integritas
Penembakan di Sekolah Terjadi di Manila, 2 Tewas
IRGC Tepis Ada Perundingan’Jalur Belakang’ dengan AS
Bupati Ayu Pimpin Upacara HUT RI Ke-81 Tingkat Kabupaten Way Kanan 

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 05:33 WIB

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:59 WIB

Polri Beri Bantuan Sumur Bor Atasi Kekurangan Air Bersih 

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:57 WIB

Menlu Wang Yi Sampaikan Duka atas Gempa NTT

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:27 WIB

Wujud Kepedulian Nyata, Polri Beri Bantuan Sumur Bor Atasi Kekurangan Air Bersih di Desa Labuhan Permai

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:58 WIB

Dirut PT BTB Charles Giroth: Semangat Kemerdekaan, Jaga Integritas

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Polri Beri Bantuan Sumur Bor Atasi Kekurangan Air Bersih 

Selasa, 18 Agu 2026 - 23:59 WIB


Warga meninggalkan tempat tinggal mereka setelah gempa bumi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026. (Xin)

#indonesiaswasembada

Menlu Wang Yi Sampaikan Duka atas Gempa NTT

Selasa, 18 Agu 2026 - 23:57 WIB

PT BTB Teguhkan Semangat Kemerdekaan Lewat Kolaborasi [BTB]

#indonesiaswasembada

Dirut PT BTB Charles Giroth: Semangat Kemerdekaan, Jaga Integritas

Selasa, 18 Agu 2026 - 20:58 WIB