Perubahan Istilah KKB ke OPM oleh TNI Diharapkan Mampu Atasi Konflik di Papua

Jumat, 19 April 2024 | 13:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mendukung perubahan istilah oleh TNI terkait penamaan kelompok bersenjata di Papua, yaitu yang semula Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sturman menilai karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih tegas dan jelas dibandingkan dengan KKB.

Meskipun demikian, apapun istilah yang digunakan, penanganan masalah di Papua harus satu visi dan misi. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan di Medan, Sumatera Utara, Kamis, (18/04/2024).

“Berbeda cara mengatasinya. Kalau OPM itu harus dengan kekuatan militer karena sudah menyangkut kedaulatan. Kalau KKB baru sekedar keamanan. (Perbedaan) persepsi ini harus dibedakan. Intinya adalah bagaimana Pemerintah harus satu, mau OPM kerjakan dengan (penanganan) OPM yang benar. Mau KKB, (penanganan) KKB yang benar. Sehingga, semua aparat keamanan itu bahu membahu. Tapi kalau OPM lebih jelas, begitu bertindak, berbuat, bersikap dibandingkan dengan KKB,” katanya.

Baca Juga:  Xi Jinping: AS Seharusnya Jadi Mitra, Bukan Rival

Menurut Sturman, jika istilah yang digunakan berbeda, maka dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Jika kepolisian menggunakan KKB karena kaitannya dengan keamanan, namun jika TNI harus menggunakan OPM. Mengingat wilayah Indonesia adalah wilayah yang berdaulat, maka TNI bisa bersikap lebih tegas karena persoalan Papua ini harus dituntaskan.

“Ada satu organisasi atau kelompok yang merdeka harus memang kita tuntas habis beda dengan sikap begitu. Jadi harus dibedakan antara OPM dan KKB. Dan tergantung bagaimana Pemerintah menanggapi, tapi intinya harus bahu membahu, gak ada cara lain, pemerintah harus bahu membahu dengan aparat keamanan. Aparat kepolisian dan TNI bahu membahu dan seluruh Pemerintah Daerah juga, tidak cukup cuma aparat keamanan. Pemerintah Daerah pun punya andil untuk menuntaskan semua apakah itu OPM apakah itu KKB,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.##

Baca Juga:  Marindo: Nilai Pancasila Harus Jadi Landasan Pembangunan
Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Vietnam Atur Eropa, Teken EFTA
Wagub Lampung Pimpin Padamkan Api TPA Bandarjaya
Ketua TP PKK Lampung Ajak Generasi Muda Kenalkan Budaya Daerah
HUT 62 Golkar, Laksanakan Ziarah Serentak di 15 Kabupaten/Kota
Mukhlis Basri Sesalkan Kecelakaan Akibat Asap Tebal di Tol Bakter
Studi: Konsumsi Buah Turunkan Depresi
Paris Bakar Membakar; Pemicunya? Biaya Hidup Tinggi
Lampung Stabilkan Harga Pangan dan Dukung Hunian Layak

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 07:17 WIB

Vietnam Atur Eropa, Teken EFTA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 07:00 WIB

Wagub Lampung Pimpin Padamkan Api TPA Bandarjaya

Selasa, 20 Oktober 2026 - 06:55 WIB

Ketua TP PKK Lampung Ajak Generasi Muda Kenalkan Budaya Daerah

Selasa, 20 Oktober 2026 - 06:15 WIB

HUT 62 Golkar, Laksanakan Ziarah Serentak di 15 Kabupaten/Kota

Selasa, 20 Oktober 2026 - 05:44 WIB

Mukhlis Basri Sesalkan Kecelakaan Akibat Asap Tebal di Tol Bakter

Berita Terbaru

VIetnam Berkembang Pesat dibanding 25 tahun silam. Meninggalkan banyak negara di kawasan ASEAN [Xinhua]

Berita Utama

Vietnam Atur Eropa, Teken EFTA

Selasa, 20 Okt 2026 - 07:17 WIB

Berita Utama

Wagub Lampung Pimpin Padamkan Api TPA Bandarjaya

Selasa, 20 Okt 2026 - 07:00 WIB

Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari

Berita Utama

Ketua TP PKK Lampung Ajak Generasi Muda Kenalkan Budaya Daerah

Selasa, 20 Okt 2026 - 06:55 WIB

Berita Utama

HUT 62 Golkar, Laksanakan Ziarah Serentak di 15 Kabupaten/Kota

Selasa, 20 Okt 2026 - 06:15 WIB

Mukhlis Basri Anggota DPR RI juga Owner Wakop Medan [Ist]

Berita Utama

Mukhlis Basri Sesalkan Kecelakaan Akibat Asap Tebal di Tol Bakter

Selasa, 20 Okt 2026 - 05:44 WIB