Pengendalian DBD Butuh Kolaborasi Kuat Pemerintah dan Masyarakat

Senin, 4 Maret 2024 | 19:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo 

JAKARTA – Pemerintah daerah harus meningkatkan kecepatan pencegahan dan penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya untuk menekan angka kematian akibat penyakit yang ditemukan di Indonesia sejak 1968 itu. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. 

“Kecepatan penanganan kasus DBD salah satu kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Dibutuhkan penanganan yang menyeluruh menghadapi lonjakan kasus DB di sejumlah daerah di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3).

Catatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebutkan penyebab peningkatan kasus DBD yaitu vektor nyamuk DBD yang belum terkendali, masa pancaroba, dan langkah mengubur, menguras dan menutup (3M) tempat penampungan air serta barang bekas belum menjadi kebiasaan masyarakat.

Baca Juga:  122 Pejabat Dilantik, Romli; Non Job Itu Ada Pertimbangan

Hingga akhir Februari 2024, Kemenkes mencatat terdapat 16.000 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan 124 kasus kematian.

Menurut Lestari, kesigapan dengan didukung kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam menghadapi peningkatan kasus DBD di sejumlah daerah di tanah air.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat siklus peningkatan kasus DBD yang terjadi sejatinya bisa diantisipasi dengan baik.

Pemerintah pusat dan daerah, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan konsisten mengajak masyarakat melakukan gerakan 3M dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Baca Juga:  Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Canangkan Desa TAPIS Way Kanan

Selain itu, tambah Rerie, sosialisasi terkait gejala dan langkah antisipasi bila ada keluarga yang diduga terkena DBD juga harus masif dilakukan, sehingga pertolongan pertama dapat segera dilakukan dengan tepat.

Lebih dari itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pemerintah melakukan kajian yang menyeluruh dalam upaya mengendalikan atau mengehentikan penyebaran DBD di tanah air.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Polsubsektor Mesuji Gencar Sambang Binluh, untuk Ketahanan Pangan
Habib Syarief Muhammad Kritik Trans7: Tayangan Soal Pesantren Parsial dan Gagal Paham
Kejari Way Kanan Hadiri Pencanangan Desa Tapis dan Penyaluran Bantuan TP-PKK Provinsi Lampung
DLH Lampung Utara Imbau Warga Tidak Buang Sampah Sembarang
Pemprov Lampung Raih Mandaya Awards 2025 untuk Dedikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pererat Sinergi, Danbrigif 4 Mar/BS Terima Kunjungan Silaturahmi Bupati Pesawaran di Mako Brigif 4 Mar/BS
MES Bukan Parpol, Utamakan Mufakat
Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Canangkan Desa TAPIS Way Kanan

Berita Terkait

Kamis, 16 Oktober 2025 - 19:44 WIB

Polsubsektor Mesuji Gencar Sambang Binluh, untuk Ketahanan Pangan

Kamis, 16 Oktober 2025 - 15:33 WIB

Habib Syarief Muhammad Kritik Trans7: Tayangan Soal Pesantren Parsial dan Gagal Paham

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:31 WIB

Kejari Way Kanan Hadiri Pencanangan Desa Tapis dan Penyaluran Bantuan TP-PKK Provinsi Lampung

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:25 WIB

DLH Lampung Utara Imbau Warga Tidak Buang Sampah Sembarang

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:22 WIB

Pemprov Lampung Raih Mandaya Awards 2025 untuk Dedikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Polsubsektor Mesuji Gencar Sambang Binluh, untuk Ketahanan Pangan

Kamis, 16 Okt 2025 - 19:44 WIB

#indonesiaswasembada

DLH Lampung Utara Imbau Warga Tidak Buang Sampah Sembarang

Kamis, 16 Okt 2025 - 13:25 WIB