BANDAR LAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus mendorong terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkualitas, salah satunya melalui implementasi sistem merit yang transparan dan terkoordinasi dengan baik antara provinsi dan kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat Sistem Merit Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (17/7/2025).
“Komitmen Gubernur adalah menjadikan ASN yang berintegritas dan dipercaya masyarakat, sehingga implementasi sistem merit harus transparan dan terkoordinasi dengan baik antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Sekdaprov Marindo.
Dengan langkah konkret dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Marindo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi standar akreditasi terbaik serta membangun sumber daya ASN yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima sebagaimana tuntutan dalam reformasi birokrasi.
Marindo juga menegaskan bahwa penguatan sistem merit bukan hanya soal teknologi dan database, namun juga memerlukan integrasi layanan kepegawaian dengan sistem administrasi keuangan agar menghindari potensi kesalahan seperti pembayaran gaji pada ASN yang sudah pensiun atau meninggal dunia.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Rendi Riswandi menyampaikan bahwa percepatan sistem merit dilakukan dengan membangun aplikasi online terintegrasi yang memudahkan penilaian kompetensi ASN secara digital, kerjasama dengan instansi terkait di Yogyakarta dan Metro, serta pembentukan Tim Mandiri Sistem Merit dan Komite Talenta yang fokus pada pengelolaan database ASN yang saat ini mencapai 19.000 orang.
“Kami juga sedang menuntaskan pelatihan dan penganggaran untuk pengembangan SDM menuju jenjang madya yang menjadi salah satu kendala utama dalam manajemen talenta,” tambahnya.
Meskipun masih terdapat tantangan terkait sarana prasarana, pengadaan personil, serta biaya pelatihan asesor kompetensi yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menyelesaikan berbagai kendala tersebut pada Oktober 2025.
Keseriusan dukungan dari Sekretaris Daerah dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi faktor penting dalam memastikan sistem ini berjalan efektif, terutama dalam mendukung promosi, mutasi, dan penghargaan ASN.
Penulis : Desty Efriyani
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
