Pemerintah Harus Jaga Ketersediaan Stok Pangan dengan Sinergi Antar Daerah

Selasa, 6 September 2022 | 17:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah serius dalam menanggani persoalan pangan, seusai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena sektor pangan menjadi pengaruh utama dalam inflasi.

“Menurut saya ini memang dampak kenaikan BBM ini yang paling rumit adalah mengenai masalah pangan, harga pangan,” kata Trubus, Selasa (6/9).

Trubus menegaskan pemerintah tidak bisa lagi menerapkan kebijakan konvensional dalam menjaga ketersediaan stok pangan. Pemerintah juga diminta untuk memikirkan cara lain.

“Pemerintah kalau dengan cara-cara konvensional saja itu tidak akan bisa. Permintaan pangan ini kan sifatnya naik, seiring dengan demografinya naik. Jadi dalam hal ini pemerintah memikirkan cara lain selain menyerap gabah petani,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah patut memperkuat sinergi kerja sama antar daerah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan. Trubus menekankan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin adanya pemerataan stok pangan pada setiap daerah dengan harga yang stabil. Upaya itu penting dilakukan secepatnya sebagai solusi jangka pendek untuk menekan inflasi pangan.

Baca Juga:  Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah

“Pemerintah mau tidak mau harus mensinergikan antar daerah. Kan ada daerah-daerah tertentu yang memang pangannya surplus, tapi ada juga daerah yang minus. Jadi bagaimana pemerintah menstabilkan antar daerah ini. Karena yang saya lihat selama ini pemerintah tidak optimal. Itu kurang diperhatikan,” jelas Trubus.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat dan melaksanakan kebijakan jangka menengah-panjang untuk memitigasi persoalan inflasi pangan di masa mendatang tekait dengan ancaman krisis pangan global dan regional.

“Pemerintah harus memikirkan kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang yaitu bagaimana kemudian pemerintah mendorong, membuat kebijakan agar anak muda kembali ke desa, bertani,” tambahnya.

Dalam hal ini, dukungan pemerintah pada sektor pertanian juga harus diwujudkan dalam paket kebijakan yang memudahkan dan menarik pemuda untuk kembali ke desa. “Misalnya kemudahan permodalan, pupuk lebih murah,” kata Trubus lagi.

Selain itu, pemerintah juga patut melaksanakan reforma agraria sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018. “Reforma agraria itu bagian dari penyediaan pangan jangka panjang,” pungkasnya.

Baca Juga:  Pemerintah Satukan Data Korporasi, 50 Kementerian dan Lembaga Teken Komitmen

Sebelumnya, pemerintah secara intensif memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu kebijakan tersebut adalah saat ini Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara hybrid memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, pada Jumat (2/09). Rakortas tersebut digelar juga untuk memastikan semua bahan pangan tersedia cukup sampai dengan akhir tahun 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.

“Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga,” kata Menko Airlangga.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta
Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur
Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara
Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS
Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi
Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat
Menteri Keuangan AS Sebut AS akan Lanjutkan Tekan Iran
Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:31 WIB

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 - 11:25 WIB

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 November 2026 - 11:20 WIB

Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara

Sabtu, 21 November 2026 - 11:10 WIB

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 November 2026 - 11:07 WIB

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Berita Terbaru

Berita Utama

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:31 WIB

Berita Utama

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:25 WIB




Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan menuju South Lawn untuk menaiki Marine One di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 21 Maret 2025. (Xinhua/Hu Yousong)

Berita Utama

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:10 WIB


Foto yang diabadikan pada 17 November 2026 ini menunjukkan delegasi Politeknik Pariwisata Bali dari Indonesia mengunjungi pusat pengalaman budaya cetakan kue tradisional Tiongkok di kompleks Qiaojiazha Meihu, Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok timur. (Xinhua/Cheng Di)

Berita Utama

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:07 WIB