Pemerintah Harus Antisipasi Efek Domino Perekonomian Sebelum Menaikkan Harga BBM

Kamis, 18 Agustus 2022 | 20:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rakyat Paling Menderita

Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan pemerintah seharusnya mencari sumber pendanaan lain untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi (pertalite). “Harusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari pendapatan dana,” ujarnya.

Ia mengungkapkan kekhawatiran jika wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar terwujud. Menurutnya, hal itu akan membuat rakyat berada dalam posisi yang sangat sulit.

“Kalau subsidi dikurangi itu memang pemerintah panik karena 2023 tidak punya uang. BI tidak boleh lagi membantu seusai dengan anjuran IMF,” tambahnya.

Kenaikan anggaran perlindungan sosial juga dinilai tidak cukup kuat untuk mengurangi beban rakyat. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran tersebut meningkat 11% dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.

Baca Juga:  Jaga Keamanan dan Kelancaran Pemudik Nataru 2025/2026, Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep

“Tiba-tiba Bansos ditingkatkan. Ini sebetulnya strategi saja. Supaya rakyat tidak marah pada pemerintah, dikasih bansos,” tegas Uchok.

Menurutnya, anggaran bantuan sosial yang ditingkatkan pada 2023 tidak akan cukup mampu mengurangi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.

“Tetapi buat rakyat, ini hanya obat sementara, tapi penderitaan masyarakat akan menahun akibat kenaikan harga bahan pokok. Makanya rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula,” jelasnya.

Baca Juga:  Janji Kadis Lingkungan Hidup Lampung Tertibkan Tambang Ilegal

Oleh sebab itu, Uchok menyarankan agar pemerintah juga memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga BBM dan berbagai bahan pokok.

“Misalnya pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah. Kalau pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Terungkap! Ini Penyebab Utama 24 Proyek Infrastruktur di Lampung Utara Belum Jalan
‎JMSI Lampung dan La Nadiya Villa Pahawang Jalin Kerja Sama Vokasi dan Entrepreneurship
MUSDA I JMSI Maluku Utara Resmi Digelar, Yusri Abubakar Terpilih Sebagai Ketua
Gubernur Rahmat Mirzani Dorong Bank Lampung Lakukan Penguatan di Sektor Riil dan Kredit Pedesaan
Kepala Bapenda Way Kanan Diserahterimakan
Polsek Way Serdang Laksanakan Colling Sistem Safari Subuh di Desa Kejadian
Kamis Beradat Resmi Berlaku di Lampung, Bahasa Daerah dan Batik Jadi Identitas
Suherman Jabat Dishub Way Kanan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 21:03 WIB

Terungkap! Ini Penyebab Utama 24 Proyek Infrastruktur di Lampung Utara Belum Jalan

Senin, 12 Januari 2026 - 20:51 WIB

‎JMSI Lampung dan La Nadiya Villa Pahawang Jalin Kerja Sama Vokasi dan Entrepreneurship

Senin, 12 Januari 2026 - 20:37 WIB

MUSDA I JMSI Maluku Utara Resmi Digelar, Yusri Abubakar Terpilih Sebagai Ketua

Senin, 12 Januari 2026 - 19:34 WIB

Gubernur Rahmat Mirzani Dorong Bank Lampung Lakukan Penguatan di Sektor Riil dan Kredit Pedesaan

Senin, 12 Januari 2026 - 16:49 WIB

Kepala Bapenda Way Kanan Diserahterimakan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Kepala Bapenda Way Kanan Diserahterimakan

Senin, 12 Jan 2026 - 16:49 WIB