Pembayaran Pokmas pada Proyek Breakwater  Berproses

Jumat, 30 Januari 2026 | 19:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG SELATAN — Proyek lanjutan pembangunan breakwater milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Way Mesuji Sekampung senilai Rp27 miliar yang dikerjakan PT Fata telah dinyatakan rampung. Terkait pembayaran akhir tahun sedang berproses.

Demikian disampaikan Kepala SNVT PJSA Mesuji Sekampung, Samuel Wahyuratmoko kepada media, Jumat, 30/1.

Secara fisik sejak 7 Januari 2025. Meski demikian, proses penyelesaian administrasi dan pembayaran kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang terlibat dalam pekerjaan penunjang masih berlangsung.

Samuel Wahyuratmoko, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut berkaitan dengan mekanisme administrasi yang melewati tahun anggaran. Menurutnya, pembayaran memang membutuhkan tahapan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Gubernur dan Wagub Lepas Jemaah Haji Kloter 7 Asal Bandarlampung

Ia menegaskan bahwa nilai pembayaran yang masih tersisa kepada pokmas tidak sebesar yang berkembang di media.

Ia juga memastikan bahwa pekerjaan fisik proyek breakwater telah selesai 100 persen. Ia mengakui sempat terjadi dinamika di lapangan, termasuk aktivitas warga yang tanpa koordinasi sempat memanfaatkan area tanggul untuk kepentingan lain, namun hal tersebut telah ditindaklanjuti untuk diperbaiki oleh penyedia jasa, mengingat saat ini masih masa pemeliharaan dan masih menjadi tanggung jawab penyedia.

Baca Juga:  WR III UIN RIL Tekankan Calon Duta Kampus Perkuat Karakter Intelektual, Spiritual, dan Integritas

Terkait isu kesesuaian spesifikasi dan nilai proyek, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah melalui audit dan pengujian. Proyek lanjutan ini, menurutnya, merupakan kelanjutan pekerjaan yang sempat terhenti pada 2023, sehingga penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga telah diaudit oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

Samuel menambahkan, pihaknya terus memantau dan mendorong penyedia jasa agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pokmas dan pekerja. []


Penulis : Anis


Editor : Anis


Sumber Berita : BBWS

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Konflik Agraria Dua Kampung Dan AURI, Tim KNARA Turun Ke Lokasi Sengketa
Bupati Ayu : Keberhasilan PAUD Program Wajar 13 Tahun Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor 
DPR Pastikan Pengawasan Ketat Keselamatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi
ILS Komitmen Pendampingan Pasien Daerah Terpencil
Korban TPPO, Walikota Awasi Penggunaan HP di Sekolah
Polda Lampung Amankan Dua Korban TPPO
Lampung Perkuat Perlindungan Anak, TPPO Jadi Perhatian Serius
Membungakan Uang Tanpa Izin Resmi adalah Praktik Melanggar Hukum

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:38 WIB

Konflik Agraria Dua Kampung Dan AURI, Tim KNARA Turun Ke Lokasi Sengketa

Rabu, 13 Mei 2026 - 15:02 WIB

Bupati Ayu : Keberhasilan PAUD Program Wajar 13 Tahun Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor 

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:17 WIB

DPR Pastikan Pengawasan Ketat Keselamatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:36 WIB

ILS Komitmen Pendampingan Pasien Daerah Terpencil

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:24 WIB

Korban TPPO, Walikota Awasi Penggunaan HP di Sekolah

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Konflik Agraria Dua Kampung Dan AURI, Tim KNARA Turun Ke Lokasi Sengketa

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:38 WIB

#indonesiaswasembada

ILS Komitmen Pendampingan Pasien Daerah Terpencil

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:36 WIB

#indonesiaswasembada

Korban TPPO, Walikota Awasi Penggunaan HP di Sekolah

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:24 WIB