Pantau Kebakaran Lahan, BRIN Manfaatkan Data Citra Satelit

Sabtu, 7 September 2024 | 08:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANCAMAN kebakaran di musim kemarau saat ini sangatlah menghantui. Lahan kering, lahan gambut serta kecerobohan manusia akan memitigasi bencana kebakaran agak ceroboh.

Guna memantau kejadian kebakaran, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  menggunakan data satelit beraama BMKG dan Lingkungan Hidup.

Salah satu stasiun bumi yang dimiliki BRIN yang berlokasi di Rancabungur Kabupaten Bogor, selain difungsikan untuk mengoperasikan satelit A2 dan A3, juga dimanfaatkan untuk menerima data Satelit Terra dan Aqua.

Satelit Terra dan Aqua ini mempunyai penting dalam pemantauan lingkungan global dan perubahan iklim melalui pengumpulan data tentang atmosfer, daratan, dan lautan.

Baca Juga:  Pengamat: Kedaulatan Ekonomi Prabowo Harus Berbasis Ekonomi Pancasila dan Kemandirian Bangsa

Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) BRIN, Robertus Heru Triharjanto menjelaskan, pemanfaatan data yang didapatkan dari kedua satelit tersebut.

“Data ini digunakan untuk pemantauan kebakaran hutan dan prediksi zona potensi ikan, khususnya untuk wilayah Indonesia Barat,” ujar Heru saat meresmikan penerimaan Data MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dari satelit milik pemerintah Amerika Terra dan Aqua di Stasiun Bumi Rancabungur, Bogor, dalam laman BRIN, Kamis (6/9) kemarin.

Heru menambahkan, penerimaan data di Stasiun Bumi di Kawasan Sains Ibnoe Soebroto, Bogor, dilakukan untuk melengkapi cakupan nasional di wilayah barat.

Baca Juga:  Mau Makan Soto Betawi di Jakarta?

Sementara untuk wilayah tengah dan timur data diterima dari Stasiun Bumi Parepare, Sulawesi, dan Stasiun Bumi Biak. Data tersebut langsung disimpan dan diolah di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Melalui informasi berupa data dari satelit tersebut, kegiatan pemantauan potensi kebakaran hutan dapat dilakukan sehingga BRIN bersama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dapat membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) mengupayakan pencegahan berupa modifikasi cuaca (hujan buatan). ##


Penulis : Anis


Editor : Anis


Sumber Berita : BRIN

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK
Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia
Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Mimpi Tulangbawang Era Qudrotul….
Wagub Jihan Lantik Indra Sanjaya sebagai Karo Adpim, Perkuat Birokrasi Profesional Pemprov Lampung
Eliminasi Malaria Jadi Prioritas, Pemprov Lampung Siapkan Langkah Terpadu

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:45 WIB

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:40 WIB

Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:35 WIB

Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:29 WIB

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:21 WIB

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Berita Terbaru

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) resmi memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Doktor (S3). [De]

#indonesiaswasembada

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:45 WIB

Oplus_131072Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute.[De].

#indonesiaswasembada

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:29 WIB

Pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) senilai sekitar Rp92,5 miliar menjadi sorotan publik. [HS]

#indonesiaswasembada

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:21 WIB