Pagu Indikatif Anggaran Kemlu Berbeda Jauh dengan Persetujuan Kemenkeu

Senin, 4 September 2023 | 19:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kenaikan pagu indikatif anggaran yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan yang disetujui Kementerian Keuangan jomplang jauh. Pasalnya, kebutuhan anggaran Kemlu berkisar Rp16 triliun, namun yang disetujui hanya Rp8,5 triliun.

“Kalau dikatakan hanya alasan kondisi keuangan negara segala macam ya ini Kemlu Itu kan dituntut untuk menjadi first line up defense-nya untuk pemasaran produk Indonesia. Jadi memberikan peningkatkan kesejahteraan bagi diplomat kita, memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu sudah suatu kebutuhan yang riil,” ujar Dave ketika ditemui di Sela sela Rapat Kerja Komisi I.

Baca Juga:  Pasca Pembantaian Tapir di Kawasan Register 45, Sat Binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh

Dirinya berharap, penambahan anggaran itu ke depannya dapat terealisasi. Sehingga, perwakilan Indonesia di luar negeri dapat melakukan kegiatan diplomasi yang dapat diambil dari pos anggaran manapun. “Sehingga semua peran-peran dan pos pemerintah itu benar-benar terpenuhi dan juga wibawa bangsa Indonesia tetap meningkat di dunia ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menilai bahwa penambahan anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan diplomat Indonesia menjadi perlu. Oleh karena jika dilihat dari ekonomi global, biaya hidup di luar negeri semakin meningkat.

Baca Juga:  Tekab 308 Polres Lampung Utara Berhasil Bekuk Pelaku Curas Sebabkan Korban Tewas

“Sementara kita memiliki ribuan baik itu diplomat ataupun staf lokal kita yang bekerja di sana. Tentu kita harus perhatikan bahwa mereka itu memiliki kehidupan yang layak. Kenapa? karena ini berkaitan dengan performance mereka,” terang Dave.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa bagaimana negara bisa menuntut mereka untuk bekerja dengan baik, sedangkan kebutuhan mereka sendiri saja belum terpenuhi.

“Hal inilah yang harus menjadi perhatian bahwa mereka itu dapat bekerja dengan tenang sehingga performance-nya itu dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan kesejahteraan,” tutup legislator dapil Jawa Barat VIII.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

4 Rekomendasi Air Cooler Terbaik sebagai Solusi Ruangan Sejuk dan Hemat Listrik di Rumah
Kecelakaan KA Renggut Nyawa Pelajar, Kadishub Lampura : 10 Titik Palang Pintu Sudah Diusulkan
Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali
Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan
Kepala BPN Mesuji Hadiri Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Agraria Antara PPA dan Masyarakat Desa Sungai Cambai
UIN RIL Resmi Buka Prodi Hukum Pidana Islam
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa Target RUU Perampasan Aset Akan Selesai Tahun ini
Wagub Lampung Sambut Kunjungan Wamenko Kumham Imipas, Dorong Penguatan Sinergi dalam bidang Hukum

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:07 WIB

4 Rekomendasi Air Cooler Terbaik sebagai Solusi Ruangan Sejuk dan Hemat Listrik di Rumah

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:44 WIB

Kecelakaan KA Renggut Nyawa Pelajar, Kadishub Lampura : 10 Titik Palang Pintu Sudah Diusulkan

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:10 WIB

Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:06 WIB

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:35 WIB

Kepala BPN Mesuji Hadiri Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Agraria Antara PPA dan Masyarakat Desa Sungai Cambai

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:10 WIB

#indonesiaswasembada

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:06 WIB