BANDAR LAMPUNG – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa oknum Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara menjadi warning bagi pelaku proyek jalan di Lampung.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung Lesty Putri Utami menyampaikan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perbaikan jalan dan dinas-dinas terkait.
“Kami selalu melakukan monitoring kepada dinas BMBPK, PUPR dan dinas-dinas terkait. Monitoring juga kami lakukan bersama gubernur guna memastikan pengerjaan dan prosesnya berlangsung baik dan transparan,” kata Lesty, Rabu (2/7/2025).
Selain itu, lanjutnya, DPRD selalu terbuka dan menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak.
“Saya selalu membuka ruang pendapat bagi masyarakat jika ditemukan pekerjaan dari dinas atau kontraktor tidak beres, kami langsung tegur,” katanya.
Lebih lanjut Lesty menyampaikan pihaknya baru saja melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait guna memastikan pengerjaan jalan sesuai dengan standard operating procedure (SOP).
“Jadi kami pastikan pengerjaan jalan sesuai SOP dan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan saat proses pengerjaan proyek jangan segan-segan melapor. Semoga di Lampung tidak terjadi seperti di Sumut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan OTT di Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT itu dilakukan di Mandailing Natal, Sumut, Kamis (26/6/2025) malam.
OTT dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
