Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dirinya belum mengetahui secara rinci jumlah komposisi Menteri yang didapat partainya dikabinet Prabowo.
“Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah kursi yang akan diberikan bagi Partai Gerindra. Saya belum menghitung. Belum ada angka pasti dan belum ada posisi yang pasti. Ini semua masih terus dicocokkan ini pas atau tidak,” kata Muzani di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4).
Muzani sendiri enggan menyebut siapa saja nama kader-kader Partai Gerindra yang telah diusulkan mengisi pos menteri di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
“Ya yang akan kita perhitungan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat dan diusulkan,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Muzani menganggap siapapun yang diusulkan pimpinan parpol untuk mengisi pos menteri nantinya merupakan sosok yang dianggap ahli di bidangnya.
“Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan parpol dalam pengajuan nama dan posisi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto,” tutur Muzani.
Namun, Muzani tak menampik apabila saat ini baik Prabowo, Gibran, dan para pimpinan parpol koalisi telah melakukan pembicaraan mengenai nama-nama yang akan mengisi pos menteri pada kabinet mendatang.
“Ya saya kira dengan makin dekatnya putusan MK, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif baik menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi maupun menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian termasuk daerah-daerah,” ucap Muzani.
Akan tetapi, lanjut Muzani, sebagai sebuah kekuatan tim, menteri merupakan pembantu presiden.
“Karena itu sebagai pembantu Presiden syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan maupun yang dibicarakan dalam debat Capres-Cawapres,” jelas Muzani.
Muzani menegaskan, memahami dan menyetujui program Presiden dan Wapres merupakan suatu keharusan karena menteri adalah pembantu presiden.
“Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan Presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan Presiden,” tegas Muzani.
Mengenai jabatan menteri koordinator (menko) nantinya sebaiknya diisi para profesional atau kader parpol, Muzani mengingatkan tidak ada dikotomi mengenai profesional dan kader parpol yang dianggap layak mengisi pos menteri.
“Kami menganggap tidak ada dikotomi orang profesional dan orang parpol. Orang parpol bisa juga menjadi orang profesional, karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang-orang yang memiliki bidang profesi tertentu,” tukas Muzani.
Muzani kembali menegaskan, siapapun sosok yang diajukan para pimpinan parpol koalisi maka dianggap sebagai orang yang profesional dan ahli di bidangnya.
“Karena itu apa yang diajukan pimpinan parpol terhadap nama-nama itu kami anggap itu adalah orang-orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya,” imbuh Muzani.
Legislator asal Dapil Lampung 1 ini pun memastikan koalisi yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo-Gibran berlandaskan pada kebersamaan di antara para parpol pengusungnya.
“Kontribusi dalam Pilpres itu bagaimana menghitungnya? Apa iya itu menjadi semua? Tapi begini sebagai sebuah kebersamaan dalam sebuah koalisi saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi presiden dan wapres. Ini untuk menetapkan komposisi susunan menteri dan itu akan dibicarakan dengan presiden dan wapres untuk membahas hal itu,” tutup Ahmad Muzani.##
