Minyakita Melesat Lewati HET, Legislator: Harus Ada Pengawasan Ketat

Rabu, 20 November 2024 - 15:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Harga minyak goreng rakyat atau Minyakita melesat dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. 

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo meminta Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini.

“Negara harus hadir untuk kebutuhan masyarakat, jangan sampai ada oknum yang bermain didalamnya, mereka mengekspor minyak sawit berlebih ke luar tanpa memperhatikan pasokan dalam negeri disaat minyak kita mengalami harga kenaikan drastis,” kata Sartono kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).

Sartono yang juga politikus partai Demokrat ini menuturkan, minyak kita saat pertama kali di rilis pasaran dengan HET 14.500 tahun 2022.merupakan program solusi Pemerintah saat kondisi minyak goreng luluh lantah dengan kelangkaan dan harga yang sangat tinggi saat itu

Baca Juga:  Teguh Santosa: Food Sovereignty Berhubungan Erat dengan Prinsip Good Neighbour

Diketahui, harga Minyakita melesat cukup tinggi di banyak daerah beberapa pekan terakhir. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, harga Minyakita melambung dari HET yang ditetapkan Pemerintah, yaitu Rp 15.700 menjadi Rp 17.058 per liter di 82 kabupaten/kota Indonesia. Bahkan di 32 daerah, harga Minyakita sudah mencapai Rp 18 ribu per liter.
Untuk itu, Sartono menilai, dalam soal melesatnya harga minyak itu harus ada pengawasan yang ketat jangan terjadi penimbunan yg dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, memainkan kondisi pasar.

“Nanti ketika harga naik baru dijual kembali, ini minyak kita mengalami harga kenaikan drastisnya sudah diatur UU nya, tindak tegas supaya jerah,” ujar legislator dapil Jatim ini.

Baca Juga:  Komisi III DPR Gelar Fit & Propertest Capim KPK

Ditambahkan Sartono, permasalahan lainya adalah distribusi minyak jangan sampai ada penyalahgunaan distribusi, seperti saat ini minyak kita di wilayah timur harganya bsa sampai 20 ribu.

“Ini artinya ada pola distribusi yang kurang tepat, dibuat road mapnya, berikan opsinya yang terbaik sehingga harga bsa di tekan,” tegas anggota MKD DPR ini.


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj. Gubernur Lampung Buka Kejurnas Panahan Berkuda
JMSI Lampung Kembali Gelar Jumat Berbagi di Way Halim
I Made Bagiase Berpulang; Profesi Tambal Ban Hingga Legislator Pernah Dilalui
Tak Beri Sambutan; Gibran Lebih Pada Pendekatan Pragmatis
Dewan Pers Mengirim Pesan Keliru Dalam Membahas IKP di Lampung
GKR Hemas Apresiasi Timnas Putri Juara dan Cetak Sejarah
Penetapan Pilgub Jakarta (Bisa) Dipercepat
Mintarsih Perjuangkan Sahamnya yang Dihilangkan di Blue Bird

Berita Terkait

Sabtu, 7 Desember 2024 - 16:22 WIB

Pj. Gubernur Lampung Buka Kejurnas Panahan Berkuda

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:52 WIB

JMSI Lampung Kembali Gelar Jumat Berbagi di Way Halim

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:01 WIB

I Made Bagiase Berpulang; Profesi Tambal Ban Hingga Legislator Pernah Dilalui

Sabtu, 7 Desember 2024 - 11:39 WIB

Tak Beri Sambutan; Gibran Lebih Pada Pendekatan Pragmatis

Sabtu, 7 Desember 2024 - 11:18 WIB

Dewan Pers Mengirim Pesan Keliru Dalam Membahas IKP di Lampung

Sabtu, 7 Desember 2024 - 08:04 WIB

Penetapan Pilgub Jakarta (Bisa) Dipercepat

Sabtu, 7 Desember 2024 - 07:57 WIB

Mintarsih Perjuangkan Sahamnya yang Dihilangkan di Blue Bird

Jumat, 6 Desember 2024 - 21:50 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung Percepat Pembangunan Kawasan Kotabaru

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pj. Gubernur Lampung Buka Kejurnas Panahan Berkuda

Sabtu, 7 Des 2024 - 16:22 WIB

Bandar Lampung

JMSI Lampung Kembali Gelar Jumat Berbagi di Way Halim

Sabtu, 7 Des 2024 - 15:52 WIB

#CovidSelesai

Tak Beri Sambutan; Gibran Lebih Pada Pendekatan Pragmatis

Sabtu, 7 Des 2024 - 11:39 WIB

Ahmad Novriwan, Ketua JMSI Lampung

#CovidSelesai

Dewan Pers Mengirim Pesan Keliru Dalam Membahas IKP di Lampung

Sabtu, 7 Des 2024 - 11:18 WIB