BANDARLAMPUNG, 29 November 2025 – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 123 Tahun 2025 tentang Relaksasi Rafaksi Harga Acuan Pembelian (HAP) Ubi Kayu. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan industri tapioka dan melindungi pendapatan petani ubi kayu di Lampung.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu tetap berlaku, namun pemerintah memberikan relaksasi penerapan rafaksi secara bertahap. Tahapan relaksasi rafaksi adalah sebagai berikut:
– Periode 1-25 Desember 2025: Batas maksimal rafaksi 25%
– Periode 26 Desember 2025 – 25 Januari 2026: Batas maksimal rafaksi 20%
– Mulai 26 Januari 2026: Batas maksimal rafaksi kembali ke 15%
“Kebijakan ini kami ambil untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri tapioka di Lampung,” kata Gubernur Mirza.
Pemprov Lampung meminta pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait untuk mengintensifkan pembinaan dan monitoring terhadap penerapan harga dan kualitas ubi kayu, ketertiban rafaksi, dan pelaksanaan tera ulang timbangan di seluruh lapak dan perusahaan industri.
Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan bahwa surat edaran Gubernur telah didistribusikan kepada seluruh pelaku usaha dan stake holder terkait. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, juga menegaskan bahwa surat edaran tersebut sudah didistribusikan kepada seluruh pengusaha tapioka dan stake holder terkait.
Dengan terbitnya kebijakan ini, Pemprov Lampung berharap petani, lapak, dan perusahaan dapat menjalankan tata niaga ubi kayu secara lebih tertib, adil, dan berkelanjutan, sehingga sektor pertanian Lampung semakin kokoh dan berdaya saing.
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
