Lampung Terapkan Early Warning System untuk Tata Kelola Dana Desa

Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Metro—Kerja sama penguatan tata kelola Dana Desa ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara para bupati/walikota se-Provinsi Lampung dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Lampung di Gedung Sesat Agung Sai Bumi Wawai, Kota Metro, Kamis (14/8/2025).

Kesepakatan ini memfokuskan sinergi pendampingan hukum, pencegahan penyimpangan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di seluruh wilayah Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah.

“Menurut kami ini adalah pondasi bagi teman-teman di daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ucap Gubernur.

Kerja sama ini merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa tepat guna dan berdampak langsung pada layanan dasar, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga transformasi desa digital.

Pendampingan oleh Kejaksaan akan difokuskan pada edukasi hukum, early warning system, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang lebih tertib.

Sejalan dengan itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Mantovani menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota akan menjadi mitra teknis pemerintah daerah dan pemerintahan desa, termasuk dalam asesmen risiko, pendampingan kontrak, serta pembinaan agar tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Ajukan Dua Raperda, Tarif RS dan Penguatan Inovasi

Di Lampung, terdapat 2.446 desa yang menjadi sasaran penguatan tata kelola melalui skema kolaboratif ini. Secara nasional, alokasi kumulatif Dana Desa 2015–2024 mencapai Rp 609,9 triliun, dengan pagu 2025 sebesar Rp71 triliun, sehingga total alokasi sejak 2015 hingga 2025 sekitar Rp.680,9 triliun.

“Tentu ini memerlukan strategi yang lebih kuat guna meminimalisir potensi penyimpangan, dan memerlukan penguatan mitigasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” ucap Reda Mantovani.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto menambahkan, bahwa kegiatan Penandatanganan Kerjasama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa serta kualitas pelayanan publik.

“Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa,” ucap Yandri.

Optimalisasi Dana Desa harus terukur hasilnya antara lain : jalan desa mantap, akses air bersih, layanan kesehatan ibu-anak, penguatan ekonomi lewat BUMDes, dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Ia mendorong pemerintah daerah bersama Kejaksaan memastikan penggunaan Dana Desa fokus pada prioritas nasional tahun berjalan, selaras regulasi, dan inklusif bagi kelompok rentan.

Baca Juga:  Seminar Pola Asuh Anak di Era Digital di Way Lunik

Kerja sama antara Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung bertujuan untuk :

1. Pencegahan: memperkuat pemahaman regulasi, risk assessment, dan compliance di tingkat desa agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
2. Pendampingan hukum: Kejaksaan memberi nasihat hukum (legal opinion/ legal assistance) untuk proses pengadaan, kontrak, hingga penyelesaian sengketa sederhana.
3. Akuntabilitas & transparansi: percepatan digitalisasi perencanaan–penganggaran–pelaporan, audit internal berbasis risiko, serta publikasi informasi penggunaan Dana Desa.
4. Optimalisasi manfaat: memastikan Dana Desa berdampak nyata pada layanan dasar, produktivitas ekonomi desa (BUMDes/UMKM), dan pengurangan kemiskinan ekstrem sesuai fokus kebijakan 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung menyambut kerja sama ini sebagai penguat ekosistem tata kelola desa. Bupati/wali kota bertugas untuk mengonsolidasikan perencanaan dan pembinaan, Kejaksaan Negeri menyediakan koridor dan pendampingan hukum, sementara pemerintah desa menjalankan program dengan tertib, transparan, dan berorientasi hasil.


Penulis : Desty


Editor : Nara


Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Pemprov Lampung Perluas Tim Inisiatif Karbon, Bidik Ekonomi Blue-Green
Pemprov Lampung Satukan Kekuatan Lintas Sektor Percepat Perhutanan Sosial
Sambut HUT Lantas Bhayangkara ke-71, Polres Mesuji Gelar Bakti Sosial 
Penyampaian Visi Misi, Galang-Sony Adu Gagasa
Mirip Kesemek, Tapi bukan, Bisbul Namanya….
Kisah 8 Dewa, “All Wishes Come True” Hadir di Bioskop Indonesia
Ditengah Kasus KPK, Nusron Wahid Tidak Hadir Raker Dengan Komisi II DPR 
DPD RI Sahkan Pertimbangan RUU APBN 2027, Usulkan TKD Rp760 Triliun

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 19:51 WIB

Pemprov Lampung Perluas Tim Inisiatif Karbon, Bidik Ekonomi Blue-Green

Rabu, 16 September 2026 - 19:48 WIB

Pemprov Lampung Satukan Kekuatan Lintas Sektor Percepat Perhutanan Sosial

Rabu, 16 September 2026 - 19:45 WIB

Sambut HUT Lantas Bhayangkara ke-71, Polres Mesuji Gelar Bakti Sosial 

Rabu, 16 September 2026 - 19:43 WIB

Penyampaian Visi Misi, Galang-Sony Adu Gagasa

Rabu, 16 September 2026 - 19:00 WIB

Mirip Kesemek, Tapi bukan, Bisbul Namanya….

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung Perluas Tim Inisiatif Karbon, Bidik Ekonomi Blue-Green

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:51 WIB

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung Satukan Kekuatan Lintas Sektor Percepat Perhutanan Sosial

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:48 WIB

#indonesiaswasembada

Sambut HUT Lantas Bhayangkara ke-71, Polres Mesuji Gelar Bakti Sosial 

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:45 WIB

#indonesiaswasembada

Penyampaian Visi Misi, Galang-Sony Adu Gagasa

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:43 WIB

Buah Bisbul [Aan Ibrahim]

#indonesiaswasembada

Mirip Kesemek, Tapi bukan, Bisbul Namanya….

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:00 WIB