Jakarta – Komisi IV DPR RI mendorong pemetaan kebutuhan garam nasional secara rinci dan penguatan intensifikasi berbasis teknologi. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis pengembangan sektor pergaraman.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menjelaskan, kebutuhan garam nasional terbagi dalam tiga kategori utama. Yakni, garam konsumsi rumah tangga, garam aneka pangan untuk industri makanan dan minuman, serta garam industri untuk kebutuhan kimia seperti chlor-alkali plant.
Saat ini, kebutuhan garam konsumsi mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sementara garam untuk aneka pangan berkisar 700 ribu ton. Dengan demikian, total kebutuhan keduanya berada di kisaran 1,9 hingga 2 juta ton setiap tahun, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih akurat.
“Selain itu juga, ada kebutuhan garam industri yang mencapai sekitar 3,5 juta ton dengan spesifikasi yang berbeda,” jelas Panggah sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Untuk itu, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut meminta Pemerintah menetapkan prioritas yang jelas dalam peta jalan swasembada. Stabilitas produksi garam konsumsi dan aneka pangan harus dibenahi terlebih dulu sebelum mengejar pemenuhan kebutuhan sektor industri secara menyeluruh.
“Kami meminta pemetaan yang detail dan target yang terukur. Jangan hanya berbicara secara global. Mana yang diswasembadakan lebih dahulu, itu harus jelas,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti defisit produksi garam nasional. Kebutuhan nasional sekitar 3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,64 juta ton. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan impor masih terjadi, bahkan untuk garam konsumsi.
Firman menilai, pendekatan kebijakan tidak cukup hanya melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi, melainkan harus beralih pada intensifikasi berbasis teknologi. Kadar NaCl garam nasional perlu ditingkatkan melalui modernisasi proses produksi sebagaimana diterapkan di negara-negara maju.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta mata rantai produksi yang tidak efisien dipotong.
“Pengolahan air laut harus langsung diarahkan menjadi produk akhir dengan teknologi modern, sehingga lebih efektif dan memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui pemberian insentif, kemudahan regulasi, serta jaminan stabilitas harga. BUMN PT Garam, ungkapnya, tidak hanya berperan sebagai produsen, melainkan jadi penyangga stok dan stabilisator harga garam nasional.
“Jika hanya mengandalkan program stimulus tanpa kepastian harga dan investasi jangka panjang, swasembada akan sulit tercapai,” ucapnya.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
