Ketua MPR For Papua: Pembangunan Tak Boleh Terhambat oleh Aksi Teror

Rabu, 20 Juli 2022 | 14:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Aksi kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berujung tewasnya puluhan warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu, (16/7).

Insiden ini menambah daftar peristiwa kekerasan di wilayah paling timur Indonesia itu. Khususnya di wilayah-wilayah konflik, termasuk Nduga.

Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menuturkan, dapat diduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dengan berbagai mata pencaharian lainnya.

“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua”, ujar Yorrys dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘KKB Papua Kembali Berulah, di mana Kehadiran Negara?,” di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7)

Anggota DPD RI dari Dapil Papua ini juga menyatakan bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI.

“Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun Papua melalui Otusus Jilid II, Egianus Kogoya dan Anggotanya, memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama”, ungkap Yorrys.

Baca Juga:  Oknum Kasubag DPRD Lampung Utara Dipolisikan Atas Dugaan Penipuan

Lebih lanjut, Yorrys juga menjelaskan bahwa kejadian Nduga ini bukan pertama kali. Belum lagi aksi-aksi sporadis lainnya. Atas dasar itu, Ketua Komite II DPD RI ini meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya.

Hal ini mendesak dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif di Tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.

“Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB”, ujar Yorrys yang juga merupakan putra kelahiran Serui, Papua ini.

Yorrys menduga KKB sedang memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua. Sinergi sosial-kemasyarakatan antara masyarakat umum dan OAP hendak dicabik-cabik dengan tujuan membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama anak bangsa. Hal ini menjadi bagian dari isyarat perlawanan dan penolakan atas berbagai kebijakan positif pemerintah yang sejatinya mulai berdampak baik bagi masyarakat Papua.

“Saya menduga, aksi-aksi KKB sedang memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga”, tutup Yorrys.

Baca Juga:  Biaya Program PTSL di Cempaka Barat di Patok Harga Tinggi

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.

“Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia ternaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Dave.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer. Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.

“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor-timor. Pendekatannya hukum bukan militer,” beber Arsul.

Bukan kali pertama, sebelumnya pada 2018 silam, aksi kekerasan di Nduga menewaskan 17 orang pekerja Istaka Karya yang sedang membangun proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, serta puluhan orang lainnya di nyatakan hilang. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis
Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit
Usai Rolling Jabatan, Elfianah Roadshow Sertijab 5 Camat yang Baru Di Lantik
Dibimbing Nurul, Mahasiswa FP UNILA Raih Hibah PKM-RE DIKTI 2025 dan Siap Melaju ke PIMNAS
Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera
UIN Raden Intan Jadi Tuan Rumah POMPROV 2025 Cabor Panjat Tebing dan Bulu Tangkis
Bupati Tanggamus Buka Musda MUI
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Tolak Penulisan Ulang Sejarah Oleh Fadli Zon

Berita Terkait

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:59 WIB

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:54 WIB

Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:48 WIB

Usai Rolling Jabatan, Elfianah Roadshow Sertijab 5 Camat yang Baru Di Lantik

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:52 WIB

Dibimbing Nurul, Mahasiswa FP UNILA Raih Hibah PKM-RE DIKTI 2025 dan Siap Melaju ke PIMNAS

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:24 WIB

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis

Sabtu, 5 Jul 2025 - 22:59 WIB

#CovidSelesai

Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit

Sabtu, 5 Jul 2025 - 22:54 WIB