Kendala Pariwisata Indonesia, Infrastruktur dan Aturan yang Tumpang Tindih

Jumat, 2 Februari 2024 | 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Sejumlah kendala yang masih dihadapi para pelaku wisata nasional harus segera diatasi untuk mendukung pencapaian target kedatangan wisatawan tahun ini.

“Sejumlah masukan dari para pelaku wisata nasional diharapkan mendasari langkah perbaikan layanan bagi para wisatawan yang datang ke Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/2).

Catatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyebutkan target industri pariwisata 2024 bisa tercapai asalkan didukung oleh aksesibilitas yang memadai untuk turis lokal maupun internasional.

Sebelumnya, di akhir 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat hingga mencapai 14,3 juta kunjungan tahun ini. Ditambah dengan target devisa US$15 miliar serta pergerakan wisatawan domestik tembus 1,25 miliar.

Baca Juga:  Tak Layani 3B, 2 Juni 2026 Dapur MBG di Suspend

Menurut Lestari, sejumlah target yang ditetapkan itu sebaiknya diikuti dengan kesiapan para pelaku wisata nasional dalam merealisasikannya.

Sejumlah kendala yang dihadapi para pelaku wisata, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengatasinya.

Secara umum, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pelaku wisata di sejumlah daerah saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum membaiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.

Baca Juga:  Dasco Ungkap Pertemuan Dengan Dirut Himbara : Situasi Perbankan Sangat Bagus

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan segera mencari akar permasalahan yang dihadapi para pelaku wisata, untuk segera diatasi.

Upaya memperlancar jalannya usaha pariwisata nasional melalui kesiapan setiap pelaku usaha dan lingkungannya, tegas Rerie, harus menjadi langkah strategis dalam upaya menjawab tantangan target peningkatan jumlah wisatawan tahun ini.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Serahkan SK Mendagri tentang Pengangkatan I Komang Koheri sebagai Plt. Bupati Lampung Tengah Masa Jabatan 2025-2030
Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas
HIPMI Gelar Munas di Bandar Lampung, Jamal: Semangat Pengusaha Pejuang Harus Terus Dijaga
Blackout Listrik Jawa-Bali; Bahlil: Capek Sinkronisasi Pemenuhan Batubara
Pemerintah Jangan Asal Tetapkan Kawasan Hutan Lindung!
Film Lokal Jadi Hantu, Drazin Merajalela
Puan: Pemadaman Bergilir Rugikan Rakyat
UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung Resmi Membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Tahun 2026

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:39 WIB

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Serahkan SK Mendagri tentang Pengangkatan I Komang Koheri sebagai Plt. Bupati Lampung Tengah Masa Jabatan 2025-2030

Selasa, 23 Juni 2026 - 15:40 WIB

Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:12 WIB

HIPMI Gelar Munas di Bandar Lampung, Jamal: Semangat Pengusaha Pejuang Harus Terus Dijaga

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:06 WIB

Blackout Listrik Jawa-Bali; Bahlil: Capek Sinkronisasi Pemenuhan Batubara

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:02 WIB

Pemerintah Jangan Asal Tetapkan Kawasan Hutan Lindung!

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas

Selasa, 23 Jun 2026 - 15:40 WIB

Oplus_131072

#indonesiaswasembada

Blackout Listrik Jawa-Bali; Bahlil: Capek Sinkronisasi Pemenuhan Batubara

Selasa, 23 Jun 2026 - 08:06 WIB

#indonesiaswasembada

Pemerintah Jangan Asal Tetapkan Kawasan Hutan Lindung!

Selasa, 23 Jun 2026 - 08:02 WIB