Laporan : Vini
BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke daerah untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah. Kali ini Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Aceh dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah setempat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Upaya ini untuk mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, memacu penggunaan produk dalam negeri, serta menyosialisasikan Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD 2023. Rapat tersebut berlangsung di Hotel Grand Nanggroe Aceh.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, rakor tersebut penting digelar untuk mendorong percepatan penyerapan APBD. Selain itu, juga untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dalam mengendalikan inflasi di daerah, khususnya daerah yang realisasi APBD-nya masih rendah.
Dalam kesempatan itu, Fatoni membeberkan realisasi APBD Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh hingga akhir September 2022. Menurutnya, realisasi pendapatan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh pada akhir September 2022 yakni sebesar Rp28.828,46 miliar atau 69,95 persen.
“Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah realisasi pendapatan tertinggi dengan persentase sebesar 77,57 persen. Sedangkan Kota Subulussalam menjadi daerah realisasi pendapatan terkecil dengan persentase sebesar 54,83 persen. Berikutnya, realisasi belanja Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Aceh pada akhir September 2022 sebesar 27.092,11 miliar rupiah atau sebesar 60,39 persen. Sementara Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah realisasi belanja tertinggi dengan persentase sebesar 70,78 persen, sedangkan Kota Sabang menjadi daerah realisasi belanja terendah dengan persentase sebesar 52,79 persen,” tutur Fatoni.
