JAKARTA – Komisi III DPR RI mengutuk keras tindakan penganiayaan kepada warga di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Akibat aksi keji mereka, korban tewas dan mobilnya dibakar.
“Apa yang dilakukan KKB di Papua itu biadab dan keji. Mereka adalah teroris yang terus melakukan aksi teror dan meresahkan masyarakat!” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Kasus di Yahukimo berawal saat korban yang membawa 15 penumpang orang lainnya hendak pergi ke lokasi pengambilan kayu. Korban bernama Abdul Muzakir merupakan sopir sebuah CV.
Saat melintas di jalan Kampung Massi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Rabu (31/7), tiba-tiba mobil korban diadang oleh 6 anggota KKB yang membawa senjata api dan senjata tajam.
Karena panik, korban kemudian memutar balik mobilnya namun mobil tersebut mengalami mati mesin dengan posisi melintang di bahu jalan. Selanjutnya, korban, saksi dan penumpang melarikan diri. Namun, kemudian korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan banyak luka sayatan, dan truknya pun dibakar.
Pangeran mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera menangkap serta menindak pelaku secara hukum.
“Apa yang dilakukan KKB ini sangat tidak berperikemanusiaan. Polri harus semakin berani menindak para KKB ini karena apa yang mereka lakukan sudah melebihi batas-batas kemanusian,” ucap Legislator dapil Kalimatan Selatan I ini.
Pangeran menambahkan, Polri juga harus memastikan keadaan 15 penumpang yang melarikan diri bersama korban. Ia juga meminta kekerasan yang dilakukan KKB untuk ditindak tegas.
“Pastikan warga-warga lain yang melarikan diri dari KKB di Yahukimo itu dalam kondisi selamat. Setiap tindakan kriminal harus ditindak dengan tegas, tanpa pandang bulu. Kami mendesak aparat keamanan untuk segera menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan ini,” papar Politisi Fraksi PAN ini.
Pangeran mengapresiasi Polri yang bersama TNI terus berupaya menumpas KKB. Ia lalu menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana saat menghadapi kekerasan KKB di Papua.
“Karena apa yang dilakukan sudah melanggar HAM dengan menghilang nyawa orang yang tidak bersalah. Jadi tak hanya menyebar teror, mereka juga terus menerus melakukan pelanggaran pidana,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pangeran mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat Papua merasa aman dan terlindungi dari ancaman KKB. Menurutnya hal ini termasuk dengan meningkatkan kehadiran aparat keamanan di daerah-daerah rawan dan memberikan bantuan kepada korban kekerasan.
“Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil di Papua. Warga harus merasa aman dan terlindungi di rumah mereka sendiri. Bantuan kepada korban kekerasan juga harus segera diberikan,” ungkap Pangeran.
“Kita harus menghormati hak hidup secara aman dan nyaman masyarakat di Papua. Kasihan warga yang tidak bersalah terus menjadi korban kekerasan,” sambungnya.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Sumber Berita : Jakarta
