LAMPUNG UTARA — Dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur terus mengalir dari berbagai kalangan.
Kali ini dukungan datang dari tokoh perempuan Lampung Utara, Sandy Juwita, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Lampung Utara dua periode.
Dalam keterangannya kepada Lintaslampung, Sandy menilai langkah pemerintah daerah mengambil pinjaman untuk pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan yang realistis di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini.
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Lampung Utara memang sudah lama menjadi keluhan masyarakat dan membutuhkan penanganan serius serta percepatan pembangunan.
“Kalau substansinya untuk kepentingan masyarakat, terutama pembenahan infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan warga, saya kira itu langkah yang patut didukung,” ujarnya, Kamis 21 Mei 2026.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak hingga kini masih menjadi persoalan utama di berbagai kecamatan.
Karena itu, ia berharap dana pinjaman tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.
Sandy juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan memiliki pengawasan yang ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah pengawasannya. Dana sebesar itu harus benar-benar digunakan untuk pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain dikenal sebagai mantan legislator yang aktif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Utara, Sandy saat ini juga memimpin Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Lampung Utara serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Lampung Utara.
Ia menilai polemik terkait rencana pinjaman daerah tersebut sejatinya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Lampung Utara.
Menurut Sandy, diperlukan komunikasi yang terarah antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD, hingga para ketua fraksi agar tercipta kesepahaman bersama terkait tujuan dan skema pinjaman tersebut.
“Kalau komunikasi antarlembaga berjalan baik, saya yakin polemik ini bisa diselesaikan dengan bijak demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Sandy juga membandingkan skema pinjaman daerah dengan kebijakan pemerintah pusat yang selama ini juga memanfaatkan pinjaman untuk mendukung pembangunan nasional.
Ia menilai pinjaman bukan persoalan selama digunakan secara produktif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Negara saja melakukan pinjaman untuk membangun negeri. Apalagi pemerintah daerah yang saat ini menghadapi efisiensi anggaran dan defisit neraca. Yang penting penggunaannya jelas dan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan di Lampung Utara.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada akhirnya tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik menjadi lebih baik,” tandasnya.
Penulis : Rudi alfian
Editor : Desty
Sumber Berita : Lampung Utara
