Kehadiran Starlink Harus Tetap Berdasarkan Asas Keadilan bagi Provider Lokal

Selasa, 11 Juni 2024 | 16:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah menyambut baik hadirnya penyedia jasa internet Starlink yang masuk ke Indonesia. Meski demikian, ia menekankan agar prinsip keadilan harus tetap ditegakkan, khususnya bagi provider internet lokal.

Hal itu disampaikan Rizki dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI, dan KI Pusat di Ruang Rapat Kerja Komisi I, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (10/6/2024). Rapat Kerja tersebut dengan agenda Realisasi Dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023; Dan Pembahasan RKA dan RKP Kemkominfo Tahun 2025

Baca Juga:  KPK Tetapkan Menaker Noel Tersangka Terima Uang Korupsi 3 Miliar Rupiah 

“Kita juga welcome kalau ada investasi yang masuk ke negara kita untuk memberikan akses internet yang cepat dan juga bisa dijangkau harganya oleh masyarakat kita,” ujar Rizki.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti terkait anggaran Kemenkominfo. Ia mempertanyakan dampak hadirnya Starlink apakah dapat menekan anggaran Kemkominfo. Pasalnya, anggaran Kemenkominfo diprediksi akan turun hingga 50 persen dari anggaran tahun 2024 yang disebabkan adanya utang besar yang jatuh tempo di 2025.

Baca Juga:  Rokhmat Ardiyan: Listrik Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

“Contohnya peluncuran Satelit Satria 1 dengan visi dari starlink ini banyak yang overlaps sebenernya memberikan fast internet kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau,” jelasnya. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025
Meski Harga Pangan Lampung Relatif Stabil, BPS Minta Perhatian Beras dan Minyak Goreng
Ayoo Luncurkan Program Padat Karya!
Biar RI Gak Sama dengan Nepal, Ini Resepnya Versi Mardani…
Tambang Nikel di Raja Ampat Kembali Dibuka, DPR RI: Merusak Lingkungan!
KPU RI Batalkan SK 731 soal Data Capres dan Wapres yang tak Bisa Dibuka untuk Publik
Komisi XIII DPR Optimis UU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Disahkan Tahun Ini
Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Berita Terkait

Selasa, 16 September 2025 - 20:05 WIB

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025

Selasa, 16 September 2025 - 20:00 WIB

Meski Harga Pangan Lampung Relatif Stabil, BPS Minta Perhatian Beras dan Minyak Goreng

Selasa, 16 September 2025 - 19:32 WIB

Ayoo Luncurkan Program Padat Karya!

Selasa, 16 September 2025 - 19:26 WIB

Biar RI Gak Sama dengan Nepal, Ini Resepnya Versi Mardani…

Selasa, 16 September 2025 - 17:53 WIB

KPU RI Batalkan SK 731 soal Data Capres dan Wapres yang tak Bisa Dibuka untuk Publik

Berita Terbaru

Lainnya

Hingga September 2025 Proyek APBD Lampung Utara Belum Ada

Selasa, 16 Sep 2025 - 20:50 WIB

#indonesiaswasembada

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025

Selasa, 16 Sep 2025 - 20:05 WIB

#indonesiaswasembada

Ayoo Luncurkan Program Padat Karya!

Selasa, 16 Sep 2025 - 19:32 WIB

#indonesiaswasembada

Biar RI Gak Sama dengan Nepal, Ini Resepnya Versi Mardani…

Selasa, 16 Sep 2025 - 19:26 WIB