KUNJUNGAN Presiden RI Prabowo Subiantoro ke beberapa negara mendapat pujian Anies Rasyid Baswedan. Menurut Anies Prabowo Berwibawa dan menampilkan Kesetaraan.
Anies bahkan menilai, dalam konteks kunjungan kali ini memberikan dampak positif baik politik maupun ekonomi.
“Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu pertemuan-pertemuan, perjalanan yang produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu nampak berwibawa,” kata Anies kepada media, Kamis (14/11/2024).
Diketahui, lawatan Prabowo kali ini akan mengunjungi beberapa negara, termasuk China. Terkait Laut China Selatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan.
Masalah Laut China Selatan, selain bicara beraama Presiden China Xi Jinping. Prabowo mengaku ikut membahas persoalan tersebut bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa (12/11).
“Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis (14/1).
Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi.
Terkait isu Laut China Selatan, pengamat Politik Luar Negeri, Teguh Santosa menambahkan, Prabowo menegasikan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Pernyataan bersama yang diterbitkan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Beijing, Republik Rakyat China (RRC), tidak membahayakan kedaulatan Indonesia atas laut teritorial Indonesia di utara perairan Pulau Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
Sebaliknya, pernyataan bersama itu justru menguatkan kedaulatan Indonesia atas laut teritorial Indonesia.
Teguh mengatakan, batas laut teritorial Indonesia di perairan tersebut yang telah disepakati antara Indonesia dengan dua negara tetangga, Vietnam dan Malaysia, dan telah digambarkan dalam peta baru Indonesia yang dirilis tahun 2017 dengan garis utuh berwarna biru.
“Penyelesaian batas laut teritorial Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia adalah puncak dari perjuangan laut nusantara yang telah dimulai sejak era Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja (Deklarasi Djuanda 1957) dan diadopsi dunia internasional dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UN Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982,” ujar dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.
“Tahun 2009 RRC ikut mengklaim perairan tersebut sebagai miliknya. Klaim RRC yang menggunakan sembilan garis putus atau nine dashed-lines (9DL) itu berada di luar laut teritorial Indonesia. Namun, 9DL beririsan dengan laut teritorial Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam, serta sebagian ZEE Indonesia,” ujar Wakil Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.
Menurut mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini, point ke-9 pernyataan bersama RI dan RRC ini sesungguhnya menawarkan pendekatan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan memulai babak kerjasama regional di perairan, tanpa mengabaikan apalagi menegasikan UNCLOS 1982 dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea.
Seperti diberitakan, Presiden RI Prabowo kini tengah berada di Peru, setelah sebelumnya mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat.
Rencananya di Tiongkok Prabowo bertemu Presidej Xi Jinling, sedangkan di AS bertemu Presiden Joe Biden. Di AS, Prabowo lanjut terbang ke Lima, Peru untuk menghadiri KTT APEC 2024.
Setelah Peru, Prabowo akan menghadiri undangan G20 di Brasil. Negara terakhir yang dikunjungi Prabowo setelah Brasil yakni Inggris.##
Penulis : Anis
Editor : Anis
Sumber Berita : Indonesia Berwibawa
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
